jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menambah pekerjaan baru dengan menangani kasus dugaan suap-menyuap di bisnis penerbangan Indonesia. Alasannya, karena hal itu bukan prioritas.
"Tidak salah kalau KPK mengusut dugaan suap-menyuap dalam dunia bisnis penerbangan Indonesia. Tapi saran saya, jangan itu dijadikan prioritas," katnya di Jakarta, Jumat (9/1).
BACA JUGA: Pengamat Minta Jangan Paksakan Hanafi Rais jadi Sekjen PAN
Menurut Ida, ada beberapa pertimbangan sehingga KPK tidak perlu mengusut praktik suap di bisnis penerbangan. Di antaranya jangan sampai komiai anti-rasuah itu dianggap reaktif.
"KPK bisa dianggap bersifat reaktif dan bahkan dinilai cari popularitas saja. Soalnya keinginan itu diungkapkan setelah jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Sebelumnya tidak pernah disinggung," ujar dia.
BACA JUGA: Fahri Ingatkan Jonan Tak Salahkan Industri Penerbangan
Selain itu, lanjut Ida, jangan sampai KPK justru dianggap sebagai pihak yang memanfaatkan insiden AirAsia untuk menunjukkan bahwa lembaga yang bersifat ad hoc itu peduli terhadap praktik penyimpangan di dunia penerbangan. Padahal, KPK di periode kepemimpinan Abraham Samad saat ini masih punya banyak pekerjaan yang tidak tertangani.
Oleh karena itu Ida meminta KPK agar fokus pada penanganan data dan kasus yang sudah jelas, sehingga tidak perlu dulu menambah pekerjaaan baru. "Kalau pun itu ada, biarkanlah pihak kepolisian dan atau kejaksaan yang memperosesnya, melalui tahapan investigasi khusus dengan mendasarkan pada kasus jatuhnya pesawat AirAsia itu," ujar mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Tagih Janji KPK Usut Kasus Calon Menteri yang Gagal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Lima Maskapai Nakal yang Langgar Izin Terbang
Redaktur : Tim Redaksi