jpnn.com, JAKARTA - Satgas Antimafia Bola meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengaudit transaksi keuangan Jokdri. Langkah ini untuk mendeteksi kemungkinan keterlibatan Joko Driyono dalam kasus pengaturan skor.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa yang paling penting dalam kasus perusakan barang bukti itu ada dua yakni, rekam jejak keuangan dan jejak digital.
BACA JUGA: Persipura Setuju KLB PSSI Setelah Pemilu 2019
Saat penggeledahan apartemen Jokdri banyak catatan keuangan dan kartu kredit yang ditemukan. ”Maka perlu diaudit kembali,” tuturnya.
Karena itu dibutuhkan kerjasama dengan PPATK untuk melakukannya. Sehingga, bisa diketahui kemungkinan lainnya. ”Audit semacam ini perlu proses yang panjang,” paparnya.
BACA JUGA: Ingin Cekatan Gelar KLB, PSSI Kirim Utusan ke FIFA
Dia menjelaskan, dalam barang bukti yang disita di apartemen Jokdri terdapat uang Rp 300 juta. Nah, yang diduga terkait dengan pidana jumlahnya Rp 160 juta.
BACA JUGA: Jadwal Lengkap Piala Presiden 2019
BACA JUGA: Joko Driyono Baru Jawab 17 dari 32 Pertanyaan
”Uang yang tersisa itu telah dikembalikan, kami profesional. Yang terkait pidana dan tidak terkait dibedakan,” tegasnya.
Untuk jejak digital, diketahui ada beberapa barang bukti yang didapatkan saat penggeledahan, seperti laptop dan sejumlah handphone. Semua isinya akan dikloning dan dibaca ulang. ”ada beberapa flashdisk juga,” ungkapnya.
Menurutnya, jejak digital tersebut akan dianalisa untuk menemukan bukti yang dibutuhkan. Sehingga, semuanya akan mengetahui adakah sesuatu. ”Masih proses ya,” terang mantan Karo SDM Polda Kalimantan Tengah tersebut.
Terkait perkembangan kasus match fixing lainnya, Dedi menerangkan bahwa setelah Jokdri ini akan ada penetapan tersangka baru. Kemungkinan penetapan tersangka itu dilakukan pekan ini. ”Ada juga kemungkinan laporan kasus baru, baik berasal dari satgas atau masyarakat,” ungkapnya.
Ketua Dewan Pembina Persija Jakarta Syafruddin angka bicara terkait status Plt Ketum PSSI Joko Driyono (Jokdri) yang kini jadi tersangka. Secara tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu meminta Jokdri mundur.
’’Ya Sudahlah. Sudah tersangka. Sudahlah mundur. Seperti Ketumnya (Edy Rahmayadi, Red) gentle mundur,’’ kata Syafruddin di kantor Kementerian PAN-RB, Senin (18/2).
Syafruddin mengatakan Jokdri harusnya mencontoh sikap Edy yang mundur meskipun dia tidak bersalah. Menurutnya Edy mundur lantaran merasa di dalam organisasi yang dia pimpin ada yang tidak beres.
Maka dengan rasa tanggung jawab, Edy memutuskan mundur sebagai Ketum PSSI. Nah sikap seperti itu yang diharapkan Syafruddin juga ditiru oleh Jokdri.
Mantan Wakapolri itu mengatakan selalu berpesan bahwa persoalan di tubuh PSSI harus diselesaikan. Bagi dia masalah hukum harus ditegakkan. Bagi siapapun yang terilibat, harus dihukum. Tidak perduli jabatannya apa. ’’Ternyata Plt Ketum (PSSI, Red) tersangka. Siapa lagi? Silakan diusut. Habiskan,’’ tegasnya.
Syafruddin menuturkan persoalan di tubuh PSSI harus dibersihkan. Apalagi saat ini dunia persepakbolaan Indonesia sedang bagus. Antusiasme publik juga positf dan tidak boleh dicederai. Termasuk para pemain juga tidak boleh dicederai. ’’Oleh karena itu pengurus yang jelak, yang brengsek, dibersihkan,’’ tuturnya.
Dia berharap pengurus yang merasa tidak profesinal harus mundur. Jangan malah sebaliknya. Seperti di Persija Jakarta. Dewan Pembina Persija Jakarta itu mengatakan yang terjadi di Persija saat ini pengurus yang professional memilih mundur. Sebaliknya yang tidak professional bersikukuh tetap bercokol.
Sebagai mantan penegak hukum, Syarifuddin mengatakan kasus pengrusakan barang buku mudah dilacak. Menurut dia siapa saja yang terlibat dalam kasus pengrusakan barang bukti, pasti tertangkap. Dia juga mengirim pesan kepada siapapun yang terlibat atas kasus itu, tidak perlu berlindung. (idr/rid/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Terlalu Cepat Menyimpulkan Joko Driyono Aktor Utama Mafia Bola
Redaktur : Tim Redaksi