JAKARTA – Pemberantasan korupsi dan mafia hukum harus dimulai dari rekrutmen pegawai negeri, baik itu PNS, TNI, maupun PolriRekruitmennya mesti diserahkan kepada tim yang benar-benar bersih, kredibel, serta independen.
Demikian saran Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ahmad Sodiki kepada satgas pemberantasan mafia hukum, Rabu (13/1)
BACA JUGA: BPN Bagi-bagi Mobil Layanan Sertifikat
Sebab, menurut dia, indikasi serta kenyataan adanya rekruitmen pegawai dengan cara suap, sogok, dan semacamnya telah lama membudayaHal itu, kata Ahmad Sodiki, sangat mengusik rasa keadilan bagi mereka yang tidak mempunyai uang, relasi, dan koneksi
BACA JUGA: Mahfud: Kompleks, Tapi Tetap Bisa Dibersihkan
“Posisi pejabat publik harusnya dikompetisikan secara fair, sehingga diperoleh bibit unggul guna regenerasi angkatan tua,” katanya.Demikian juga rekruitmen anggota TNI-Polri harus oleh tim independen
BACA JUGA: Eks Sekjen: DPR Tahu Proyek Gerbong KRL
Bagi putra daerah yang pada umumnya kalah bersaing dari daerah maju, Ahmad menyarankan ada affirmative action untuk mengejar ketertinggalan tersebut.“Harus ada pengawas independen yang menampung keluhan masyarakat bila terjadi laporan penyimpanganBila perlu non government organization (NGO) supaya tidak ada kepentingan apapun dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya“Selain itu, promosi jabatan/kenaikan pangkat harus ada desain dan prosedur yang terukur secara objektif,” tegasnya(har/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Dilarang Kubu-kubuan di Pilkada
Redaktur : Soetomo Samsu