Satgas Diminta Awasi Mafia CPNS

Rabu, 13 Januari 2010 – 20:19 WIB

JAKARTA – Pemberantasan korupsi dan mafia hukum harus dimulai dari rekrutmen pegawai negeri, baik itu PNS, TNI, maupun PolriRekruitmennya mesti diserahkan kepada tim yang benar-benar bersih, kredibel, serta independen.

Demikian saran Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ahmad Sodiki kepada satgas pemberantasan mafia hukum, Rabu (13/1)

BACA JUGA: BPN Bagi-bagi Mobil Layanan Sertifikat

Sebab, menurut dia, indikasi serta kenyataan adanya rekruitmen pegawai dengan cara suap, sogok, dan semacamnya telah lama membudaya


Hal itu, kata Ahmad Sodiki, sangat mengusik rasa keadilan bagi mereka yang tidak mempunyai uang, relasi, dan koneksi

BACA JUGA: Mahfud: Kompleks, Tapi Tetap Bisa Dibersihkan

“Posisi pejabat publik harusnya dikompetisikan secara fair, sehingga diperoleh bibit unggul guna regenerasi angkatan tua,” katanya.

Demikian juga rekruitmen anggota TNI-Polri harus oleh tim independen
Intervensi atasan harus dicegah, supaya hasilnya murni rekruitmen yang benar, jujur, dan adil

BACA JUGA: Eks Sekjen: DPR Tahu Proyek Gerbong KRL

Bagi putra daerah yang pada umumnya kalah bersaing dari daerah maju, Ahmad menyarankan ada affirmative action untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

“Harus ada pengawas independen yang menampung keluhan masyarakat bila terjadi laporan penyimpanganBila perlu non government organization (NGO) supaya tidak ada kepentingan apapun dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya“Selain itu, promosi jabatan/kenaikan pangkat harus  ada desain dan prosedur yang terukur secara objektif,” tegasnya(har/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Dilarang Kubu-kubuan di Pilkada


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler