Satgas Nilai Depkum-HAM Lamban

JAKARTA- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menilai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum HAM) lamban dalam melaksanakan reformasi birokrasi hukumAkibatnya, kinerja aparat mulai dari tingkat daerah hingga pusat menjadi lemah

BACA JUGA: Kerja Pansus Ujian Bagi DPR

Jika tak segera dibenahi, remunerasi (kenaikan gaji) pegawai akan akan pernah terwujud

Hal ini dikemukakan anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, selepas bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Rabu (13/1)

BACA JUGA: Satgas Diminta Awasi Mafia CPNS

Pembenahan pertama yang dianggap penting menurut Mas Achmad adalah bidang strukturalMisalnya, Ditjen Pemasyarakatan tidak punya wewenang langsung terhadap lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan, alasannya sudah ada Kalapas dan Karutan

BACA JUGA: BPN Bagi-bagi Mobil Layanan Sertifikat

"Kami juga akan terus mendukung dan menyediakan tenaga ahliDengan begitu reformasi birokrasi bisa segera terwujud," ucap Ota, panggilan akrabnyaSatgas juga akan mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan cetak biru pemasyarakaatn sekaligus mengalokasi pembenahan menyeluruh yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 1 triliun.

Dalam pembicaraan bersama Menkum HAM tersebut, Ota bersama Deny Indrayana dan Yunus Husein tak membahas bentuk sanksi bagi pejabat yang dinilai melanggar aturan paskaterkuaknya pemberian fasiltas khusus kepada Artalyta Suryani di penjara(pra/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud: Kompleks, Tapi Tetap Bisa Dibersihkan