jpnn.com - Sekretaris Satgas Saber Pungli RI Irjen Pol Andry Wibowo menyebut layanan keimigrasin termasuk yang paling rendah pungutan liar (pungli) berdasarkan laporan masyarakat.
Demikian disampaikan staf ahli ideologi dan konstitusi Kemenko Polhukam RI itu saat menjadi narasumber Penguatan Internalisasi Pelayanan Publik yang digelar Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bekasi, Selasa (20/8).
BACA JUGA: Heboh Oknum Pejabat BPKAD Banten Lakukan Pungli Rp 1,8 Miliar, Pj Gubernur Bereaksi
"Dari aduan yang ada berbasis statistik, sementara waktu imigrasi termasuk salah satu kantor yang laporan aduanya rendah, sangat rendah," kata Irjen Andry dikutip dari siaran pers.
Dia menjelaskan bahwa Satgas Saber Pungli menggunakan dua basis data, yakni online report dan pelayanan publik yang menampung langsung pengaduan masyarakat.
BACA JUGA: Oknum di Pengadilan Agama Kudus Diduga Melecehkan Mahasiswi Magang, Sahroni: Memalukan
"Nah, dari dua statistik ini, ya, Imigrasi termasuk salah satu kantor yang memiliki catatan pelaporan pengaduan yang relatif sangat kecil, kami lihat dari sejumlah varian layanan Imigrasi di seluruh Indonesia," tutur Andry.
Menurut Andry, kepuasan pada pelayanan publik yang baik merupakan bentuk konsistensi perbaikan sistem yang terus dilakukan di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk di bidang keimigrasian.
BACA JUGA: Persis Skenario, Jokowi Sudah Mengganti Orangnya Megawati, Selanjutnya
"Tadi secara random dan spontan kami lakukan interview terhadap customer Imigrasi dan mereka umumnya menyatakan puas terhadap pelayanan," ujarnya.
Hal itu disebut Andry, menandakan bahwa perbaikan yang dilakukan secara kontinu, tersistem, terstruktur, dan terevaluasi secara baik menghasilkan layanan publik yang baik juga di keimigrasian.
"Ini secara spontan disampaikan oleh masyarakat," ucap Irjen Andry.
Dia berharap pelayanan publik yang sudah baik dapat dijaga keberlanjutan dan konsistensi oleh seluruh petugas Imigrasi, termasuk di Bekasi Kota.
"Dan berusaha maksimal untuk tidak membebani rakyat dengan biaya-biaya yang tidak diatur oleh undang-undang," ucap Andry.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan juga mengapresiasi inovasi dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bekasi.
"Kami mendukung Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bekasi untuk memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani," kata dia.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam