JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir menyatakan bahwa Permendagri Nomor 26 tahun 2010 yang memungkinkan Satpol PP menggunakan senjata api sesungguhnya sudah batal demi hukumAlasannya, karena Permendagri itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi derajatnya.
"Jelas Pemendagri itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Tentang Kepolisian) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (tentang Tata Urutan Perundang-undangan)
BACA JUGA: Mendagri Diduga Dijerumuskan Anak Buah Sendiri
Jadi harus batal demi hukum," kata Nudirman Munir di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/7).Tapi dalam konteks ini, lanjut Nudirman yang duduk di Komisi yang membidangi hukum itu, Mendagri tidak taat asas hukum
BACA JUGA: Ada 21 Ribu Ormas, Sebagian Belum Terdaftar
Mestinya dicabut dan Gamawan Fauzi tidak perlu merasa malu karena sikap berani mencabut Permendagri itu sekaligus memperlihatkan sikap kesatrianya selaku menteri yang pada dasarnya juga manusia biasa," imbuh Nudirman Munir.Hal yang sama juga dikatakan sosiolog dari Universitas Indonesui, Thamrin Amal Tamagola
BACA JUGA: Bantah Berkaitan dengan Bisnis Senpi
Dan Presiden SBY sendiri tentu tidak mungkin kita harapkan akan segera menyelesaikan masalah ini karena ibarat menepuk air di dulang maka badan sendiri yang akan basah," kata Thamrin.Terakhir, Thamrin juga menyampaikan prediksinya bahwa Permendagri nomor 26/2010 itu nantinya akan dibatalkan oleh tiga elemen penting bangsa ini yaitu publik, media dan DPR"Saya yakin itu segera terjadi karena permendagri itu jelas-jelas mengancam integrasi bangsa karena akan memunculkan koloni ke-5 yang lebih kita kenal dengan sipil yang dipersenjatai," tegas Thamrin Amal Tamagola.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Diminta Tarik Senpi Satpol PP Berpeluru Tajam
Redaktur : Tim Redaksi