JAKARTA - Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Maksum menyebutkan, dari Rp22 triliun APBN yang dialokasikan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM), belum satu pun anggota APKLI yang memperolehnya.
"Nyaris pada setiap pidatonya Presiden SBY selalu menggembar-gemborkan bahwa pemerintahnya pro-rakyat dan pro UKM dengan mengklaim dialokasikannya dana sekitar Rp22 triliun untuk UKMTapi dari inventarisir APKLI terhadap anggotanya, tidak satupun di antara pedagang kaki lima mendapatkan dana bergulir itu," kata Ali Maksum kepada wartawan usai Pelantikan DPP APKLI periode 2011-2016, di Tenis Indoor Senayan Jakarta, Sabtu (30/4).
Yang membuatnya geregetan, modal bergilir dari pemerintah tak dapat, lanjut Ali Maksum, pedagang kaki lima malah diuber-uber bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi
BACA JUGA: Komandan NII Disebut Dekat dengan Bos Century
"Padahal pedagang kaki lima itu hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan minimal ekonomi keluarganya, tanpa kredit bank, tapi kenapa pemerintah melalui Satpol PP selalu mengejar mereka bagaikan Densus 88 mengejar terorisBahkan, seiring dengan merajalelanya mall dan super market, pedagang kaki lima di stigma pemerintah sebagai pihak yang menggangu dan bikin kemacetan lalu lintas
BACA JUGA: Tokoh Besar yang Menjunjung Tinggi Pluralisme
"Padahal kebijakan pemerintah itu yang pro neolib dan secara sistematis mempersempit ruang gerak pedagang kaki lima," imbuhnya.Sungguhpun demikian, Ali Maksum juga memberikan apresisasi yang sangat tinggi terhadap sejumlah walikota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang secara serius telah membantu pedagang kaki lima dengan berani mengeluarkan kebijakan yang pro pedagang kaki lima.
"Berbagai model kebijakan pro pedagang kaki lima yang telah dikeluarkan sejumlah walikota di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan kami tularkan kepada pemerintah daerah lainnya yang hingga kini tidak membantu pedagang kaki lima," ujar Ali Maksum.
Dia mendesak Presiden SBY agar sesegera mungkin mengeluarkan PP untuk melindungi pedagang kaki lima dari ancaman pemerintah daerah yang sangat ramah terhadap pemilik mall dan super market.
"Sembari DPR memproses RUU Tata Kelola Pedagang Kaki Lima, saya minta Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah guna melindungi pedagang kaki lima dari penguasa-penguasa daerah yang teramat bersahaja dengan pemilik mall dan super market," tegasnya
BACA JUGA: Bagir Manan Jajal Masjid Baru di MA
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gayus Punya 8 Wig Untuk Menyamar
Redaktur : Tim Redaksi