Satu Lahan Lima Sertifikat

Komisi II DPR Segera Panggil BPN

Jumat, 16 April 2010 – 06:25 WIB

JAKARTA – Kerusuhan di Tanjung Priok disorot Komisi II DPRKomisi yang juga memiliki afiliasi pemerintahan di bidang agraria itu menemukan kejanggalan kepemilikan lahan di Jakarta

BACA JUGA: Akibat Pemprov Terlalu Pede

Di satu lahan di Jakarta saja bisa terdapat lima sertifikat dengan nama kepemilikan berbeda
’’Itulah yang membuat kami surprise (terkejut),’’ kata Ganjar Pranowo, wakil ketua Komisi II DPR, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (15/4).

Temuan komisi II itu didapatkan saat kunjungan kerja ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada reses masa sidang II

BACA JUGA: Setiap Mau Dikeruk, Buldoser Mati

Tidak disangka, masalah tersebut merembet menjadi salah satu kerusuhan terbesar yang pernah terjadi di Jakarta.

Ganjar mengungkapkan, modus kepemilikan tanah di Jakarta terlalu mudah karena tidak memerlukan izin resmi BPN
Misalnya, seseorang melihat ada lahan kosong di kawasan Jakarta

BACA JUGA: DPR Dukung Pencopotan Bajuri

Kemudian, dia melakukan observasiJika pemilik lahan tidak mengawasi, dia mengajukan surat kepemilikan tanah’’Bukan lewat jalur resmiItu motifnya iseng saja,’’ ungkapnya.

Setelah tanah itu dimiliki, terjadilah sengketa tanah di pengadilanOrang yang bersangkutan tinggal menghadapi proses gugatanJika beruntung, orang tersebut bisa memenangkan gugatan dan memiliki tanah itu’’Kalau kalah, ya nothing to lose (tidak masalah, Red)Namanya juga iseng,’’ ujarnya.

Menurut Ganjar, harus ada perubahan pengelolaan kepemilikan lahan oleh BPNSalah satu yang terpenting, harus dibuat sistem informasi pertanahanTujuannya, BPN maupun pemilik tanah bisa mengetahui data kepemilikan lahan yang teregistrasi secara utuh dan akuntabel’’Harus dibuat register biar terdata dengan cepat,’’ tegasnya.
Hal yang paling menyedihkan, kata dia, adalah terjadinya kerusuhan’’Itu terjadi karena pemerintah DKI terlalu pede (percaya diri, Red),’’ ujarnya

Negosiator di tingkat satpol PP tidak memungkinkan seperti halnya di kepolisianPemerintah DKI justru menekan dengan mengerahkan ribuan anggota satpol PP’’Force (menekan, Red) dengan orang banyakItu justru pola pendekatan yang salah, seperti menjadi bangsa yang tidak berbudaya,’’ katanya tak kalah pedas.

Rencananya, komisi II sesegera mungkin memanggil BPNMereka memerlukan penjelasan BPN mengenai solusi atas masalah kepemilikan lahan tersebutKomisi II tidak akan memanggil gubernur DKI demi penjenjangan tugas dan fungsi yang lebih jelas’’Biar teman-teman DPRD DKI yang merespons (pemanggilan gubernur)Kalau komisi II ikut, jadinya crowded (tidak jelas substansinya, Red),’’ tuturnya

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah juga khawatir tragedi Priok yang dipicu sengketa lahan antara pemerintah dan warga merebak di banyak daerah lainSebab, faktanya, berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II 2009, masih banyak aset pemerintah di hampir seluruh provinsi yang bermasalah.
Karena itu, melalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang beranggota 11 orang, DPD siap berperan aktif mengawal proses mediasi sengketa lahan aset pemerintah di berbagai daerah

’’Intinya, tragedi Priok tidak boleh terulang,’’ tegas Ketua PAP DPD Sudarsono setelah menerima pengaduan masyarakat Meruya terkait persoalan yang sama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, seperti halnya kasus di Priok, sebagian besar warga yang terlibat sengketa lahan dengan pemerintah di berbagai daerah juga siap melawanTermasuk, jika pemerintah setempat kembali melakukan upaya-upaya represif seperti yang dilakukan di Priok’’Jika tak berhati-hati, kasus Priok ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain,’’ ujar senator asal Jawa Timur tersebut

Sementara itu, jajaran Polda Metro Jaya masih menghitung nilai kerugian yang diakibatkan kerusuhan di Koja, Jakarta Utara, Rabu lalu (14/4)Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Boy Rafli Amar memperkirakan, kerugiannya di atas Rp 20 miliar

’’Puluhan kendaraan bermotor hangus, mulai bus umum, truk dan bus milik kepolisian, truk dan mobil satpol PP, hingga motor wargaHarga satu unit water cannon saja miliaran rupiahBelum lagi fasilitas umum dan beberapa pos di gerbang pelabuhan peti kemas yang dibakar massa,’’ terang Boy

Pihaknya mencatat, kendaraan yang dibakar massa terdiri atas 1 unit mobil water cannon, 1 unit bus samapta, 5 truk samapta, 2 truk Biro Logistik Polda Metro Jaya, 4 truk Brimob, 1 truk Security Barrier, 1 KIA Carens, 36 unit kendaraan satpol PP, 2 unit bus Steady Safe, 2 unit backhoe, dan 2 unit motor yang salah satunya milik wartawan INDOPOS Yulistyo Pratomo.

Terkait tewasnya tiga petugas satpol PP akibat dikeroyok massa, Boy mengatakan bahwa pihaknya pasti akan menyelidikiTermasuk, penyelidikan terhadap satpol PP yang menganiaya warga’’Tapi, saat ini kami mengupayakan situasi kembali kondusif dengan berdialog dengan semua pihak yang terkaitTermasuk berbicara dengan pihak ahli waris, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,’’ paparnya.

Dari informasi terakhir, tercatat tiga korban tewas dari pihak sapol PPMereka adalah ATajudin, Soepomo, dan Israel JayaSedangkan yang terluka parah tercatat 14 anggota Polri, 10 anggota satpol PP, dan 86 warga sekitar(ind/dil/bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bajuri : Tragedi Priok Dinamika Lapangan


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler