jpnn.com - JATINANGOR - Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya melatih para praja calon pelayan masyarakat memiliki disiplin yang tinggi. Namun juga membentuk pribadi yang berintegritas, terutama anti terhadap korupsi.
"Jadi sejak awal sudah diajarkan, yang namanya integritas itu ditanamkan betul untuk tidak melakukan korupsi. Bahkan ada mata kuliah hukum dan pencegahan korupsi," ujar Rektor IPDN Ermaya Suradinata, Sabtu (12/9).
BACA JUGA: Setnov Temui Donald Trump Lebih Beretika Ketimbang Kelakuan Anggota DPR Ini
Karena itu Ermaya menilai, kalau memang ada satu dua orang oknum alumni melanggar hukum, sebaiknya diajukan ke kepolisian. Bukan justru berpandangan membubarkan kampus yang benar-benar dibutuhkan keberadaannya sebagai lembaga pencetak pelayan masyarakat.
Apalagi selama ini kualitas lulusan IPDN sangat baik. Terbukti, banyak lembaga negara yang menggunakannya.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Jamin tak Ada Sogokan di KemenPAN-RB
"Jangan disamakan untuk sepuluh ribu orang itu. Jangan karena satu orang, lalu dianggap itu sama untuk yang sepuluh ribu itu. Berpikir rasional lah. Saya sebagai pendiri IPDN bersama Pak Rudini, dan lain-lain merasa sedih," ujarnya.
Ermaya menegaskan, dirinya selaku bagian dari pendiri, berkeinginan agar IPDN bisa melahirkan pelayan-pelayan yang bisa melayani masyarakat dan negara. Karena itu mulai dari pola perekrutan hingga pendidikan yang ada terus dibenahi, agar tetap lebih baik dan menjawab kebutuhan.
BACA JUGA: Munas Islah Golkar, Ical dan Agung Tak Boleh Maju jadi Caketum
"Kami tanamkan nilai kejujuran, nilai-nilai dasar kebangsaan, patriotisme untuk tegaknya NKRI. Makanya di sini itu tes psikologi itu dilakukan tidak hanya saat penerimaan. Setiap enam bulan sekali juga terus dilakukan," ujarnya.
Menurut mantan Gubernur Lemhanas ini, test psikologi setiap enam bulan yang dilakukan meliputi, intelegensi, kemampuan kerja, kematangan emosi, keterampilan sosial, bakat minat dan integritas.
"Aspek ukur dari psyogram (tes psikologi) untuk praja IPDN ini tiap enam bulan kami lakukan. Kemampuan praja selalu diukur. Contoh untuk kemampuan kerja, ukurannya produktivitas kerja, daya tahan di bawah tekanan, pemecahan masalah, sosial, adaptasi, kemandirian, kerja sama, itu diukur dari psyogram," ujar Ermaya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yorrys dan Nurdin Sudah Bicara 4 Mata soal Golkar, Ini Isinya
Redaktur : Tim Redaksi