"Tiga hal mendasar ini yang masih sangat dirisaukan masyarakatKarena selama enam tahun berkuasa, pemerintahan SBY tidak membenahinya," kata Irman, dalam diskusi bertema "Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono", di pressroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/10).
Selain dinilai gagal membenahi institusi penegak hukum, Irmanputra Sidin juga mencatat bahwa perilaku Presiden lebih cenderung untuk bersikap membiarkan kondisi yang tidak baik tersebut
BACA JUGA: DPR Desak Penghematan Dimulai dari Istana
"SBY membiarkan bangsa ini bagaikan anak ayam kehilangan induk," tegasnya.Demikian juga halnya dengan kehadiran Satgas Anti Mafia Hukum yang dibentuk oleh Presiden SBY
Akibat tidak terjadinya pembenahan di institusi penegak hukum, lanjutnya, juga membawa konsekuensi tekad pemberantasan korupsi menjadi sebatas wacana di tataran elit
BACA JUGA: Darmono Bantah Gantung Nasib Bibit-Chandra
"Sama halnya dengan Pemilu 2004 dan 2009, maka Pemilu 2014 mendatang isu pemberantasan korupsi tetap akan menjadi komoditas politik calon presiden," ujarnya lagi.Mestinya, kata Irman, pemberantasan korupsi pada Pemilu 2014 tidak lagi bisa ditenteng menjadi komoditas politik
BACA JUGA: Budaya dan Keragaman Hayati Harus Diinventarisasi
Kalau masih terjadi korupsi, itu lebih karena kepribadian orang bersangkutan yang korupTapi sistem mestinya sudah clear," ujarnya.Kendala lain yang juga dimiliki oleh Presiden SBY, menurut Irman, terkait dengan sikapnya yang peragu dalam berhadapan dengan partai politik, sehingga bersikap mencari aman dengan cara membuat 'parlemen' di luar DPRIni yang banyak dikenal dengan Setgab Koalisi Parpol pendukung pemerintahan SBY.
Sementara di tempat yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Presiden SBY lebih menonjolkan pencitraan sebagai kekuatannya"Celakanya, para menteri juga meniru gaya yang sama, sehingga tidak ada inovasi dan koordinasi karena semua harus menunggu titah Presiden," ungkapnya.
Soal buruknya kinerja pemerintahan SBY, Ahmad Muzani melihat bahwa pertanggungjawabannya tidak hanya ada di tangan PresidenMelainkan menurutnya, ada dua pihak yang wajib bertanggung jawab, yakni SBY selaku Presiden, serta Setgab sebagai pihak yang menyodorkan nama untuk jadi menteri di kabinet.
"Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini memang kabinet pelangi dan penuh warna-warniMasing-masing anggota kabinet punya warna sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan partainya, dan tidak pernah ikhlas untuk melebur dalam satu tim kerja yang bisa diandalkan," tegas Ahmad Muzani.
Sementara, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan Presiden SBY agar tidak lagi mengandalkan pencitraan sebagai kekuatannya, karena aspek ketidakpuasan publik saat ini bersumber dari kalangan menengah yang relatif berpendidikan.
"Pencitraan kartunis yang selama ini dipakai SBY, tidak lagi efektif untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang tidak puas dengan kinerjaKarena pihak yang tidak puas itu ternyata berasal dari kelompok berpendidikan dan ekonomi menengah, yang dalam catatan reformasi sangat berperan menggulingkan rezim Soeharto," kata Burhanuddin.
Terakhir dikatakannya, seluruh kritikan dan ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan ke SBY, hendaknya dijadikan dasar untuk memperbaiki kinerjanya secara kongkrit dalam empat tahun ke depan"Artinya, kurangi pekerjaan pencitraan diri, dan itu ditransfer ke kinerja riil, yakni menyejahterakan rakyat sebagaimana yang dia usung waktu berkampanye," pungkas Burhanuddin(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalila Terapkan Pemanfaatan Ulang Air
Redaktur : Tim Redaksi