SBY Apresiasi Surat Terbuka Dari Puluhan Tokoh Civil Society

Senin, 22 Agustus 2011 – 08:44 WIB

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespon serius munculnya surat terbuka dari 29 tokoh intelektual dan aktivis yang mendesaknya agar menunjukkan political will yang lebih nyata ke KPK dalam menghadapi serangan balik para koruptorBahkan, SBY berjanji akan segera memberikan tanggapannya secara langsung setelah menerima surat tersebut.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan pihaknya telah mendengar ada 29 tokoh yang menuliskan surat terbuka kepada Presiden SBY terkait agenda pemberantas korupsi

BACA JUGA: Kejagung Incar Pihak Ketiga

Namun, sampai hari ini belum menerima surat yang dimaksud
Julian sendiri mengaku baru membaca surat terbuka itu dari jaringan internet.
 
"Tapi, yang pasti tadi saya sudah menyampaikan dan berkonsultasi dnegan Bapak Presiden

BACA JUGA: Angka Cerai Tinggi, MA Evaluasi Badilag

Presiden tentunya bilamana sudah menerima langsung surat dari 29 tokoh itu akan menjawab dan meresponnya," kata Julian di persroom Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/8).

Meski begitu, Julian menilai substansi materi yang disampaikan dalam surat terbuka tersebut sangat sejalan dan konstruktif dengan kebijakan Presiden SBY
Presiden sendiri, tegas Julian, benar "benar ingin memberantas korupsi secara tuntas, objektif, dan adil melalui mekanisme hukum yang berlaku

Jadi, tidak ada masalah

BACA JUGA: Curi Ikan di Perairan Indonesia, Enam Kapal Asing Ditangkap

Dan, kalau saya tidak keliru membaca surat terbuka (di internet, Red), presiden sangat mengapresiasi dan akan merespon itu secepat mungkin," tegas Julian.

Sebelumnya, sebanyak 29 tokoh menandatangani surat terbuka kepada Presiden SBYMereka mendesak SBY menunjukkan political will yang lebih nyata ke KPKContohnya dalam kasus nazaruddin, tidak boleh ada intervensi sekecil apapun.

Yang meneken surat terbuka itu, antara lain, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dua putri Gus Dur, yakni Yenni Wahid dan Anita Wahid, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, pegiat ICW Danang Widoyoko, dan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa.

Sejumlah nama ngetop lain turut bergabungMisalnya, Eep Saefulloh Fatah, Faisal Basri, Ikrar Nusa Bakthi, Imam Prasodjo, Komaruddin Hidayat, MIchsan Loulembah, Ratih Sanggarwati, Rhenald Kasali, Saldi Isra, Burhanuddin Muhtadi, Teten Masduki, dan Todung Mulya Lubis.

Apakah presiden akan mengundang para tokoh itu ke istana untuk didengarkan secara langsung? "Saya belum tahu apakah bisa bertemu langsungTapi yang pasti karena ini surat tertulis akan dijawab secara tertulis juga oleh presiden," jawab Julian.

Menanggapi kekhawatiran mengenai adanya serangan balik dari para koruptor yang hendak memporakporandakan KPK, Julian menolak untuk ikut berspekulasi"Wah, saya belum bisa memberikan komentar itu," katanyaNamun, dia memastikan sudah menjadi komitment pemerintah dan presiden SBY untuk menjaga dan menguatkan peran KPK"Mudah "mudahan tidak terjadi hal "hal yang kontraproduktif," ujar Julian.

Tapi, secara tersirat, Julian mengakui kalau presiden sebenarnya juga menangkap indikasi itusalah satunya tercermin dari perintah presiden untuk mengamankan dan menjaga keselamatan jiwa Nazaruddin"Itu jelas presiden juga memahami bahwa memang ada hal "hal yang harus dijaga, diwaspadai, diamankan, dan diselamatkan untuk kebutuhan mengungkapkan fakta," kata Julian.

Dia menyebut dalam kasus Nazaruddin itu memang banyak pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak"Ini cukup merefleksikan bagaimana presiden memperhatikan adanya upaya "upaya lain yang mungkin saja dilakukan pihak "pihak tertentu," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Ikrar Nusa Bhakti yang ikut menandatangani surat terbuka itu mengatakan komponen civil society berharap Presiden SBY dapat menjadi negarawan sejati"Yakni, seorang politisi yang lebih mengedepankan kepentingan jangka panjang bangsa dan negara, ketimbang kepentingan jangka pendek diri dan partai politiknya," tegas Ikrar.

Dia juga menyampaikan, inti dari surat terbuka itu adalah jangan sampaikan presiden bersama sejumlah politisi dan pihak "pihak lain melakukan permufakatan jahat untuk menghancurkan KPK"Kami tidak ingin KPK dikerdilkan, sehingga tidak bisa melaksakan tugas dan fungsinya secara independen," tegasnya(pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Takut Istri kalau di Rumah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler