BACA JUGA: SBY Pastikan Megawati Sebagai Pesaing
Karena itu, untuk Wapres yang akan datang, SBY kemarin me-launching lima kriteria
BACA JUGA: Semua Anggota KPU Diminta Mundur
Tapi, kalau kriteria, boleh saya sampaikan sekarang,'' kata SBY di depan wartawan di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, kemarin sore (19/4)BACA JUGA: TPF KPU Bukan Solusi
Di antara lima kriteria yang disebut SBY, agaknya, kriteria kedua berangkat dari pengalaman SBY ketika berdampingan dengan JK
Pada kriteria kedua itu, kata SBY, seorang Wapres harus memiliki kapasitas atau kapabilitasDalam penjelasannya SBY menegaskan bahwa seorang Wapres adalah pembantu presiden
''Begitu menurut UUD 1945Ada yang salah mengerti, Presiden dan Wapres dianggapnya co-chairman,'' kata SBYDia pun mengistilahkan posisi Wapres sebagai kepala staf kabinet''Yang namanya kepala staf itu tidak mengambil keputusan,'' sambungnya.
Secara tidak langsung dari penjelasan itu bisa diartikan bahwa untuk kepemimpinannya mendatang (jika menang dalam pilpres) SBY tidak mau posisinya sebagai pengambil keputusan ditentang oleh Wapres
Ada beberapa peristiwa yang sempat ramai diberitakan terkait hubungan antara SBY dan JK dalam pengambilan keputusanSalah satunya ketika SBY membentuk UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi) pada 2006Saat itu santer diberitakan bahwa JK tidak setuju dengan keputusan SBY membentuk UKP3R, sehingga keberadaan lembaga itu tidak efektif
Kriteria lain oleh SBY ditekankan pada loyalitas Wapres kepada pemerintah''Untuk diketahui, presiden adalah kepala pemerintahanJadi, kalau loyal kepada presiden, bukan loyal kepada pribadi, tetapi loyal sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,'' kata SBYWapres, kata SBY, harus bebas dari conflict of interest
''Interest-nya, ya menjalankan misi pemerintahan, harus bebas dari interest yang lain, politik, ekonomi, bisnis apa pun,'' katanyaKriteria ini diduga juga berangkat dari pengalaman SBY selama berdampingan dengan JKJamak diketahui, posisi JK sebagai ketua umum DPP Partai Golkar kerap merepotkan SBYInilah yang, agaknya, tak ingin diulangi oleh SBY dalam pemerintahannya ke depan jika terpilih lagi
SBY menambahkan, selama ini ada kesalahpahaman dari banyak pihak tentang pembagian tugas antara dia dan JK''Entah dari mana mulainyaAda yang bilang, ekonomi bagian Pak JK, bagian saya politik, hukum, dan keamanan,'' kata SBY''Bahkan, ada yang bilang nota kesepahaman atau kontrak politik saya dan Pak JK beredar,'' sambung SBY yang kemarin mengenakan batik lengan pendek warna oranye
SBY pun meluruskan bahwa dirinya memang pernah menulis surat kepada JK sebelum maju sebagai capres dan cawapres, tepatnya pada 16 April 2004Ada tiga pasal yang berkaitan dengan peran presiden dan wakil presiden''Saya akan jelaskan bahwa paduan itu penting, sinergi itu penting agar pemerintahan bisa berjalan efektifTetapi, tidak pernah mengavling-kavlingkan wilayah ekonomi, politik, keamanan, kesejahteraan, luar negeri seperti itu,'' kata SBY
Dia pun membacakan penggalan suratnya kepada JK saat ituMenurut SBY, keberhasilan sebuah pemerintahan sangat ditentukan perpaduan peran, wewenang, dan tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden''Disepakati bahwa sebagai calon Wapres, Saudara JK akan diperankan secara signifikan dan tidak sekadar sebagai ban serep,'' kata SBY membacakan suratnya kepada JK lima tahun lalu.
SBY menyebut, Wapres saat itu mendapat peran untuk lebih menangani bidang tertentu, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia''Jadi, tidak ada yang kewenangan dalam bidang tertentu, seperti ekonomi atau lainnya,'' kata SBY
Konsep seperti itu, kata SBY, akan dipertahankanYakni, tidak menjadikan Wapres sebagai ban serep dan menjamin tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan
Melihat kriteria cawapres yang disampaikan SBY, pengamat politik Universitas Airlangga Prof Dr Kacung Marijan mengatakan, secara implisit SBY ingin menyampaikan pesan khusus untuk Partai Golkar yang akan mengadakan rapimnasus 23 April nanti''Selama ini SBY merasakan banyak kekurangan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dalam satu gerakan bersamaJadi, pesannya, Partai Golkar jangan memaksakan orang yang tidak masuk kriteria tersebut,'' kata Kacung.
Kacung melihat, keterangan yang disampaikan SBY tersebut merupakan evaluasi terhadap peranan JK selama menjadi wakil presiden''SBY belum bisa menerima sepenuhnya kalau JK kembaliKelihatannya SBY berpesan, kalau Partai Golkar mau mengajukan calon Wapres, silakan selain JK,'' tandas Kacung.
Rapimnassus Partai Golkar nanti, kata Kacung, harus benar-benar merujuk pada lima syarat yang digariskan SBY tersebutPartai Golkar, kata Kacung, harus pandai-pandai menerjemahkan pesan SBY tersebut''Sebaiknya Partai Golkar menyodorkan nama (cawapres) lebih dari satuKalau satu nama, itu pemaksaanKalau beberapa nama, itu negosiabelToh, tokoh Golkar banyak,'' kata Kacung.
Hal tersebut, menurut Kacung, tidak sulit bagi JKApalagi, dalam rapimnas sebelumnya masukan dari DPD mengarah lebih dari satu nama''Bahwa kemudian yang dipilih SBY ternyata JK lagi, tidak ada masalah,'' ujar Kacung.
Pernyataan SBY soal kriteria kemarin juga meluaskan peluang bagi cawapres lainHidayat Nurwahid (PKS), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Hatta Radjasa (PAN) mendapat angin dari lima kriteria tersebutDari sisi kedekatan, kata Kacung, Hatta termasuk menteri yang cukup dekat dengan SBYApalagi, Hatta berhasil melobi Ketua MPP PAN Amien Rais untuk mengarahkan PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat (berita soal ini baca halaman 2 Politika)
''Yang menjadi masalah, Hatta dari partai tengah, bukan partai besarKalau Hatta yang dipilih, ada problem dengan Partai GolkarApakah Golkar cukup koalisi tanpa Wapres dengan banyak menteri,'' kata Kacung
Dalam kesempatan itu, ketika ditanya tentang kemungkinan koalisi dengan PDIP, SBY menyatakan nyaris tidak mungkin terjadi untuk saat iniitu terjadi karena, kata SBY, hampir pasti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berkompetisi dengan dirinya dalam Pilpres 2009(tom/pri/kum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sesepuh Golkar Minta Rapimnassus Libatkan DPD II
Redaktur : Tim Redaksi