“Jika DPD II tidak dilibatkan dalam rapimnassus, selain tindakan DPP Golkar tersebut telah melanggar amanat Rapimnas, sekaligus akan menambah akumulasi kekecewaan DPD II terhadap DPP Golkar,” ujar Oetojo Oesman, di Jakarta, Minggu (19/4).
Menurutnya aspirasi yang berkembang di DPD tingkat II harus diserap oleh DPP Golkar karena aspirasi DPD tingkat I belum tentu sama dengan suara aspirasi DPD tingkat IIApalagi setelah kekalahan mutlak Golkar dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu.
"Karena begitu ketat dan dinamisnya bersaingan di masyarakat, DPD sendiri tidak bisa diatur begitu saja oleh DPP karena dalam banyak kasus DPP memang tidak memahami masalah secara komprehensif," tegasnya.
Oleh karena itu, amanat Rapimnas harus dijalankan sesuai kesepakatan bersama, termasuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan terhadap sejumlah nama kader Golkar yang telah diusulkan oleh DPD selanjutnya disurvei sebagai calon presiden Partai Golkar.
Oetojo juga menyarankan agar Golkar tetap mempunyai calon presiden (capres) pada pilpres mendatang dengan cara membangun koalisi dengan parpol yang memperoleh suara di bawah Golkar.
"Sebaiknya Golkar mencalonkan presiden, walaupun cuma di nomor 2 kan bisa koalisi dengan parati yang memeperoleh suara di bawahnya," saran Oetojo Oesman, yang juga mantan Ketua Umum Soksi itu.
Terkait dengan faktor kriteria figur yang ada di internal Partai Golkar saat ini yang dinilai paling pantas dicapreskan, Oetojo Oesman secara tegas menyebut nama DR Akbar Tandjung
BACA JUGA: Mendagri Terancam Dipidanakan Kasus DPT
“Akbar Tandjung satu-satunya kader saat ini yang saya yakini memiliki elektabilitas memadai.”Selain itu, lanjutnya, soal integritas dan loyalitas Akbar terhadap Golkar sudah teruji
BACA JUGA: KPU Bolehkan Capres Gelar Rapat Umum
BACA JUGA: Faksi Non JK Usulkan Sultan-Prabowo
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Arogan, Golkar Harus Jual Mahal
Redaktur : Tim Redaksi