Hanya saja, SBY juga meminta agara penanganan pasca gempa, termasuk data penerimaan bantuan, harus transparan agar bisa dipertanggungjawabkan
BACA JUGA: Antasari: Belum Seberat Derita Korban Bencana
Pemerintah pusat katanya pula, akan mengalokasikan dana APBN dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi."Saya bangga mendengar laporan bahwa ada perubahan yang signifikan pasca gempa
BACA JUGA: Prestasi Empat Kejati Jeblok
Tujuannya, agar pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi bisa berjalan secara tepatBACA JUGA: Jatah Bolos PNS jadi 50 Hari
Saya juga ingin tahu bantuan-bantuan yang masuk, agar semuanya menjadi transparan," papar SBY.Detail pelaksanaan tanggap darurat, termasuk data bantuan yang masuk, lanjut SBY, penting diketahui agar pemerintah pusat dan daerah bisa melakukan upaya berikutnya secara tepat"Bila datanya sudah akurat, termasuk soal waktu dan alokasi APBN, APBD, bantuan organisasi, swasta, perorangan, hingga bantuan dari luar negeri, kita bisa bikin master planTujuannya agar dana yang ada, digunakan tepat sasaran dan akuntabelSemuanya harus kita wujudkan, agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tanggap darurat benar-benar bisa dinyatakan selesai," paparnya.
Meski sudah ada kemajuan dalam kegiatan tanggap darurat, SBY pun memandang bahwa tugas melakukan perbaikan di Sumbar dan Jambi belumlah selesai"Program berikutnya, warga Sumbar dan Jambi bukan hanya (harus) pulih dari bencana, tapi kalau ada bencana lagi mereka sudah siap menghadapinyaApa arti siap itu? Ya, misalnya karena gedungnya lebih tahan gempa, kesiapan mental lebih baik, serta masyarakat lebih cepat respon bila ada tanda-tanda bencanaDengan demikian diharapkan keadaan bisa lebih baik dari yang sudah terjadi," tuturnya.
Sementara dalam langkah-langkah berikutnya, kata SBY, diharapkan kepada kepala daerah dan instansi terkait untuk bisa melihat besaran bencana gempa di Sumbar dan Jambi secara menyeluruh, memperhatikan skala kerusakan akibat bencana, kegiatan tanggap darurat atas korban yang meninggal maupun yang luka-luka, termasuk kelanjutan program melakukan rehabilitasi dan rekonstruksiDalam sidang kabinet terbatas itu sendiri, turut hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) antara lain Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Widodo AS, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menlu Hassan Wirajuda, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, serta Kepala BMKG Sri Woro Budiati(gus/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Ayat Tembakau, DPR Salahkan Setneg
Redaktur : Tim Redaksi