SBY Diminta Tak Ragu Lakukan Reshuffle

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Indra Jaya Saerun mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu lagi ragu mengganti menterinyaMenurutnya, di tengah desakan masyarakat yang meminta  melakukan perombakan, selayaknya SBY harus menunjukkan sikap berani me-reshuflle kabinetnya, untuk menepis anggapan bahwa SBY peragu dan lamban.

"Presiden harus berani mengganti para menterinya yang tidak menunjukkan prestasi selama setahun

BACA JUGA: Kemensos Keluhkan Pemda tak Urus Panti Sosial

Momentum ini harus dimanfaatkan SBY, (untuk menunjukkan) bahwa dia tidak peragu dan lamban mengambil keputusan," kata Indra Jaya Saerun, di Jakarta, Senin (25/10).

Indra menilai, saat ini Presiden SBY memang tersandera dengan kekuatan koalisi yang dibentuknyaTapi kata dia, dengan dukungan yang diperoleh pada Pilpres tahun 2009, ditambah lagi kekuatan Partai Demokrat yang mayoritas di DPR, SBY bisa memperbaiki citra pemerintahan dengan mengganti menteri yang tidak bekerja baik dalam setahun.

Menurut Indra, menteri-menteri yang layak diganti itu antara lain adalah menteri yang berasal dari partai politik (parpol)

BACA JUGA: Kaban: Proyek SKRT Sesuai Aturan

Di antaranya yakni Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, juga Menko Kesra Agung Laksono.

Dalam pengamatan Indra, selama setahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), ketiga menteri itu tidak bekerja sesuai yang diharapkan publikAgung Laksono misalnya, menurut Indra, saat bencana Wasior tidak bergerak cepat dalam menanggulangi bencana banjir bandang itu.

Demikian juga halnya dengan Patrialis Akbar, yang tidak segera merespon adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua

BACA JUGA: Mischa: Jakarta Perlu Pemindah Hujan

Sementara di bawah Muhaimin, masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak pernah diselesaikan"Saya kira ini perlu dipertimbangkanMenteri-menteri ini diganti dengan orang-orang yang profesional saja," katanya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fasilitas DPR RI Lebihi Dewan AS