SBY Dinilai Kesulitan Cari Calon Kapolri

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, MTaslim yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara relatif mengalami kesulitan untuk menentukan calon Kapolri di tengah terpuruknya citra kepolisian

BACA JUGA: Penyidik KPK Turun Lagi ke Tomohon

"Saya rasa presiden relatif sulit menentukan calon Kapolri di tengah terpuruknya citra kepolisian," kata Taslim di DPR, Senayan Jakarta, Rabu (29/9).

Namun betapapun sulitnya presiden dalam menentukan pilihan, lanjutnya, SBY harus melaksanakan tugasnya itu karena dalam konstitusi hanya presiden-lah yang berhak untuk mengajukan calon Kapolri ke DPR"Pilihannya, bisa jadi jatuh kepada perwira Polri yang secara relatif sedikit memiliki track record negatif," ujar Taslim, anggota dewan asal dapil Sumbar itu.

Lebih jauh dia mengaku bisa memahami keterlambatan presiden dalam mengusulkan nama calon Kapolri kepada DPR hingga menjadi polemik hangat masyarakat minggu-minggu

BACA JUGA: Hari Sabarno Belum Dicekal

“Saya paham presiden sulit mencari calon Kapolri karena tugas Kapolri baru sangat berat terutama dalam membenahi kondisi internal Polri yang belum tuntas dilaksanakan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD)," ungkapnya.

Bagi Taslim, lemahnya citra dan kinerja kepolisian sesuai dengan tugas-tugas kepolisian sebagai pengayom masyarakat bisa dijadikan indikasi bahwa secara internal ada sesuatu yang belum kondusif di tubuh kepolisian"Itu secara gamplang bisa dilihat dari sisi pelayanan publik kepolisian yang tidak kunjung membaik dan jauh dari semestinya," ujarnya.

Kalau kelemahan internal Kepolisian ini bisa diperbaiki secara signifikan, pasti kepolisian akan membaik dan disenangi masyarakat

BACA JUGA: Polisi Belum Sweeping Senjata Warga

"Soal polisi agar menjadi sahabat masyarakat, tidak bisa hanya diupayakan melalui himbauan Kapolri atau presiden sekalipunMasyarakat akan merespon positif kepolisian bila aparat kepolisian itu sendiri berbuat positif pula ke masyarakatKondisi kekinian kepolisian itu kan sangat kontradiktif karena terkesan lebih meliteristik ketimbang tentara," tegasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan sejumlah upaya DPR untuk meningkatkan anggaran bagi Polri misalnya melalui renumerasi dan pendapatan Negara bukan pajak di sektor kepolisian dapat dikembalikan ke kepolisian"Tapi di sisi lain, DPR pun digugat masyarakat karena penambahan anggaran Kepolisian itu tidak berpengaruh terhadap kinerja dan performance aparatur kepolisian," tandasnya. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Akhirnya, Hari Sabarno jadi Tersangka