SBY Dinilai Tak Tegas Urus Gas Donggi Senoro

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak tegas mengurus proyek ladang gas Donggi SenoroDulu Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah memutuskan proyek itu, dengan persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

BACA JUGA: Diresmikan, Pasar Tradisional Percontohan Wameo

Saat itu, sudah diputuskan gas 100 persen untuk kebutuhan domestikNamun, keputusan itu tak pernah diimplementasikan dan sekarang persoalan itu dipolemikkan lagi.

"Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat dia masih menjabat, pernah menyatakan bahwa soal Donggi-Senoro sudah diputuskan dan presiden SBY sudah setuju

BACA JUGA: HPP Gula Ditetapkan Rp 6.350 per Kg

Tetapi kenapa belakangan tidak diimplementasikan, justru sekarang keputusannya diserahkan kepada Wapres Boediono,’’ demikian dikatakan pemerhati sumber energi dari Indonesian Resources Studies (IRES), Marwan Batubara pada acara seminar sehari dengan tema ‘’ Menanti Keputusan dan Transparansi Proyek Gas Donggi-Senoro" di Gedung DPD RI, Selasa (11/5).

Menurutnya, kalau dari awal presdien SBY tegas atas persoalan ini, tentunya energi anggota kabinet, pejabat-pejabat negara, pengamat, dan parlemen, tidak akan terbuang sia-sia hanya untuk membahas hal yang sangat mudah diputuskan.

Mantan anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) itu berharap, keterlambatan ini bukan disebabkan oleh besarnya pengaruh dan tekanan asing atau swasta pemilik modal yang menginginkan untuk memperoleh keuntungan maksimal dari proyek besar ini"Jika itu terjadi, tentunya hal ini jelas bertolak belakang dengan kepentingan nasional kita

BACA JUGA: Kegiatan Politik Sepi, Belanja Pemerintah Turun

Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap tegas, mandiri dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara,’’ ucapnya.

Dikatakan Marwan, sering ditundanya pengambilan keputusan terhadap proyek Donggi Senoro, menunjukkan belum optimalnya perencanaan pengembangan gas secara nasionalSetelah pemerintahan berganti, pemerintah belum juga menentukan sikapBelakangan Kemnterian ESDM telah membuat kajian tentang alternatif peruntukan gas Donggi-Senoro, yakni kombinasi pemenuhan kebutuhan domestic dan eksporPemerintah membahas persoalan ini dibawah koordinasi Wapres Boediono.

"Kita lihat di pihak pemerintah Indonesia sendiri didapati sikap yang tidak padu, ada yang mengutamakan ekspor 100 persen seperti yang diusulkan Kementerian ESDM.  Namun ada juga yang bersikap agar seluruh gas Donggi-Senoro digunakan untuk kubutuhan domestik seperti yang dikemukakan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla pada saat dia menjabat,’’ pungkas Marwan

Selain masalah peruntukan gas, lanjut Marwan, keterlambatan keputusan kasus ini juga dipicu persoalan harga jual gas, proses tender proyek maupun biaya proyek yang dianggap sangat mahalPadahal percepatan proyek ini jelas-jelas diperlukan untuk mendukung pasokan domestik serta meningkatkan penerimaan negara(yud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... RI Genjot Promosi Produk Kesehatan