jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai NasDem, Enggartiasto Lukito mempertanyakan kinerja Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sebagai bagian dari sistem intelijen Indonesia. Lembaga pimpinan Mayjen Djoko Setiadi itu dinilai gagal melakukan tugasnya menjaga keamanan negara.
Hal ini disampaikan Enggar terkait penyadapan yang dilakukan pemerintah Austraslia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat lainnya. Menurutnya, penyadapan itu harusnya bisa dicegah jika Lemsaneg menjalankan tugasnya.
BACA JUGA: Ratu Atut Diperiksa Terkait Pengadaan Alkes di Banten
"Lemsaneg harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat pertaruhannya ialah kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara," kata Enggar melalui siaran pers, Selasa (19/11).
Ia menilai, Lemsaneg memiliki kemampuan dan teknologi untuk mencegah usaha penyadapan. Karenanya, penyadapan yang dilakukan Directorate Signals Defense (DSD) itu membuktikan bahwa Lemsaneg tidak menjalankan tugas dan fungsinya.
BACA JUGA: Penuhi Panggilan KPK, Ratu Atut Irit Bicara
Mantan politisi Golkar ini berharap, di masa mendatang Lemsaneg lebih fokus menjalankan tugasnya sehingga hal yang sama tidak terulang lagi.
"Lemsaneg sebaiknya fokus melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, bukan mengerjakan yang di luar tugas utama seperti pendataan pemilu," pungkas mantan anggota dewan ini.
BACA JUGA: Yakin Masalah Aceh Kelar Sebelum Tahun Baru
Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11). Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh whistleblower asal AS Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan oleh media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Lebih lanjut, dokumen itu dengan jelas menyebutkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Defence Signals Directorate (DSD) telah menyadap aktivitas telepon genggam Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.
Daftar target penyadapan Australia menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.
ABC melaporkan bahwa salah satu dokumen rahasia tersebut berjudul '3G impact and update' yang berisi grafik upaya intelijen Australia untuk mengimbangi teknologi 3G yang digunakan Indonesia dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara lainnya.
Terdapat juga daftar sejumlah orang yang menjadi target penyadapan. Bahkan intelijen Australia memiliki rekomendasi untuk memilih salah satu nama tersebut dan menjadikannya target penyadapan, dalam kasus ini adalah kepala negara Indonesia. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luncurkan TV Muhammadiyah, Din Pastikan Tak Ada Agenda Politik
Redaktur : Tim Redaksi