SBY 'Hanya Bisa' Keluarkan Inpres

Atasi Krisis Listrik Nasional

Selasa, 17 November 2009 – 14:53 WIB
JAKARTA – Krisis listrik secara nasional yang sudah berlangsung cukup lama baru mendapat perhatian serius pemerintahPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) agar seluruh departemen, BUMN, serta instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan pemakaian listrik

BACA JUGA: Presiden Diminta Tunggu Kesimpulan DPR



“Selain mengenai distribusi, Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh departemen dan instansi untuk melakukan penghematan listrik,” kata Mensesneg, Sudi Silalahi di kantor Presiden, Selasa (17/11).

Cara penghematannya, lanjut Sudi, yakni kantor-kantor pemerintah dan BUMN diinstruksikan melakukan pemadaman lampu maupun pendingin udara di seluruh ruangan yang tidak digunakan, baik siang maupun malam
“Seluruh kantor pemerintahan wajib melakukan pemadaman ruangan

BACA JUGA: Atasi Krisis Listrik Butuh Rp30 T

Dengan begitu, pemadaman bergilir bisa dikurangi,” kata dia.

Menurut Sudi, penghematan itu akan efektif menurunkan pemakaian aliran listrik, terutama saat mencapai beban puncak
Pemerintah meyakini penghematan itu bisa mencapai 70 persen

BACA JUGA: Ani Yudhoyono Sempat Malu Berbatik

“Penghematan ini sangat signifikan hasilnya, saya contohkan di Setneg bisa menghemat sekitar 70 persenItulah sebabnya diinstruksikan kepada seluruh kantor pemerintahan untuk melakukan penghematan listrik,” bebernya.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PLN, Fachmi Mochtar yang mendampingi Sudi mengatakan, defisit listrik sekitar 120 megawatt di Jakarta dan sekitarnya bakal teratasi sebulan lagi“Sekarang trafo sudah berada di lokasi, di Cawang dan DepokInsyaallah selesai 19 Desember 2009Kami juga membangun beberapa gardu induk di beberapa tempat, insyaallah selesai 2010 dan 2011,” paparnya.

Soal konpensasi kepada konsumen karena pemadaman, kata Fachmi, untuk sementara tidak bisa dilakukan“Ada aturannya dalam keputusan menteri (Kepmen) soal konpensasi itu,” pungkasnya.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menambahkan, untuk menutupi defisit listrik 120 megawatt di ibukota, Pemda DKI tidak hanya memerintahkan kantor pemerintah berhemat, tetapi pabrik-pabrik dan kantor swasta juga diminta berhematPemda DKI juga minta pusat-pusat poerbelanjaan berhemat.

“Sesuai arahan Presiden, mal-mal dan pabrik-pabrik juga kita minta berhematHarapannya, defisit 120 megawatt bisa dikurangiApalagi, pemakaian mal dan pabrik itu sangat besarBila itu dilakukan, pemadaman bergilir bisa dikurangi dan hari-hari mendatang kekurangan listrik bisa diatasi,” bebernya.
(gus/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukungan Hak Angket Tembus 201


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler