JAKARTA - Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) dijamin bersihMaksudnya, bersih dari kasus korupsi, pidana lain, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Penegasan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya tadi malam di Istana Negara, Jakarta, di depan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dan para pemimpin redaksi media cetak-elektronik.
SBY mengatakan, dirinya telah menerima nama-nama yang diusulkan oleh Kapolri BHD dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
BACA JUGA: Evaluasi Menteri Selesai, Muncul Isu Reshuffle
Calon yang diusulkan telah diteliti oleh sejumlah lembaga, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Badan Intelijen NegaraMenurut rencana, nama-nama calon Kapolri akan diajukan SBY kepada DPR setelah libur Idul Fitri.
SBY juga meminta calon yang mungkin dipilih untuk tidak melakukan manuver politik
BACA JUGA: Dijerat Empat Dakwaan, Gayus Mengaku Tak Paham
"Karena itu tak ada gunanyaPresiden juga berharap, DPR bisa memberikan persetujuan atas calon yang dia usulkan
BACA JUGA: Zakat Harta SBY Tambah Rp 6 juta
"Memang, DPR bisa tidak menerima persetujuan, tapi saya melihat mekanisme DPR dengan uji kelayakan dengan baikSaya yakin dewan akan berikan persetujuan," kata SBY.Presiden menambahkan, tugas Kapolri ke depan sangat penting dalam menegakkan hukum serta memberantas korupsi dan terorisme"Saya tengah memperimbangkan calon yang paling baik," ujarnya.
Kapolri Bambang Hendarso Danuri akan mengakiri jabatannya pada Oktober mendatangSBY mengatakan, pergantian Kapolri akan dilakukan bersamaan dengan pengangkatan jaksa agung pengganti Hendarman Supandji"Jaksa Agung ini hak presidenBisa dari pejabat karir atau nonkarirSaya ingin yang cakapKalau memungkinkan, keduanya dilantik bersama (Kapolri baru)Dengan ini, semuanya bisa menjalankan tugas dengan lebih baik lagi," katanya.
SBY mengungkapkan, calon jaksa agung masih terbuka, baik dari pejabat karir maupun nonkarir"Kalau berjalan baik, saya harap bisa diangkat bersama dengan Kapolri," ujarnyaSBY menambahkan, rotasi Kapolri dan jaksa agung diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum.
SBY juga akan melakukan revitalisasi Kompolnas dan Komisi KejaksaanDua komisi itu akan dipisahkan secara kelembagaan dan anggaran dengan Polri dan kejaksaan"Dengan demikian, tidak harus satu atap dengan lembaga utama, baik kepolisian maupun Kejaksaan Agung," katanya.
Menurut presiden, dengan pemisahan tersebut, tugas Kompolnas dan Komisi Kejaksaan akan bisa lebih tajam"Juga bisa membantu saya lebih tepatTentu, kita tidak ingin ada tabrakan-tabrakan (tugas), tapi memang harus betul-betul efektif dan melakukan banyak hal," ujarnya.(sof/rdl/c1/ari/kum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kolonel Pengkritik SBY Lewat Opini Terancam Sanksi
Redaktur : Tim Redaksi