JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemilihan langsung masih pilihan terbaik dalam pemilihan pemimpin daerah, akan menjadi salah satu masukan yang sangat berarti dalam proses revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini mendasari pelaksanaan PilkadaNamun Mendagri Gamawan Fauzi menyebut ide itu bukan berarti mengakhiri debat publik yang tengah berkembang.
"Debat publik soal pemilihan kepala daerah secara langsung dan sengketanya masih dimungkinkan
BACA JUGA: Menkum HAM Dicurigai Terlibat Skenario Tutup Kasus Century
Dalam artian, silahkan siapa saja memberi pandangan dan pendapatMenurut mantan Gubernur Sumatera Barat itu, pendapat Presiden menjadi salah satu masukan yang sangat berarti dalam proses revisi undang-undang
BACA JUGA: Stop Ledakan, Mendagri Terbitkan Edaran
“(Pernyataan) itu salah satu bagian dari revisiBACA JUGA: Stop Pengangkatan Honorer di Pusat dan Daerah
Dalam rapat kabinet mendatang, hal ini akan diungkapMudah-mudahan banyak masukan dan pendapat bisa menambah kualitas revisi nantinya,” paparnya.Dalam revisi UU Pemda, lanjut Gamawan, juga akan dimasukkan tentang penanganan politik uang“Money politic ini memang yang diributkan banyak terjadi, tapi susah membuktikannyaKan kalau tim sukses diberi uang dibolehkanPersoalannya apakah benar yang diberi itu adalah tim suksesnya, ini kan perlu pembuktian jugaMakanya, persoalan ini kita tangani secara serius,” bebernya.(gus/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta Adkasi Bangun Profesionalisme
Redaktur : Tim Redaksi