SBY Tak Akan Berani Tekan Ical

Demokrat Harus Melihat Pengalaman Masa Lalu

Minggu, 14 Februari 2010 – 12:04 WIB
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak akan cukup berani mengambil langkah tegas untuk menyikapi kasus penunggakan pajak yang menyeret perusahaan Aburizal Bakrie meski akhir-akhir ini Golkar semakin berselisih paham dengan Demokrat terkait kasus Bank CenturySebab, sudah ada beberapa preseden yang menunjukkan SBY tak bersikap tegas terhadap Aburizal.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bonny Hargens, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (14/2)

BACA JUGA: Pagi Ini, Pagaralam Masih Terisolir

Bonny mensinyalir ada hubungan yang spesial antara SBY dengan politisi-pengusaha yang akrab dipanggil dengan nama Ical itu
"Nampak jelas adanya hubungan yang spesial antara SBY dan Ical sehingga tidak mungkin akan ada tindakan

BACA JUGA: Valentine, Bumi Kahyangan Sepi

"Mungkin ada hutang budi SBY pada Ical," ujar Bonny.

Sayangnya, kata Bonny, hal itu tak disadari para petinggi Partai Demokrat
Bahkan Partai Demokrat mengancam untuk mendorong reshuffle kabinet

BACA JUGA: Pengukur Air Katulampa Hanyut

"Kalau mereka (petinggi Demokrat) tahu latar belakangnya, tentunya mereka juga tidak akan berani mengusik Ical, karena bos besarnya saja tidak berani," ulas Bonny.

Menurut Bonny, seharusnya petinggi Demokrat melihat masa-masa sebelumnye ketika SBY tak mengambil tindakan apapun terhadap IcalBonny mencontohkan, ketika Ical dianggap gagal sebagai Menteri Koordinator Perekonomian misalnya, SBY hanya menggesernya menjadi Menko KesraDemikian pula dengan kasus lumpur Lapindo di Sidoaro, Jawa Timur.

"Pemerintah bahkan menyatakan kasus Lapindo sebagai bencana alam dan mengeluarkan APBN untuk mengatasi lumpur," tuturnyaKarenanya Bonny merasa tidak yakin SBY bakal mengambil tindakan tegas.

Sebelumnya, presiden di Istana Negara dalam acara Penyerahan penghargaan Citra Bhakti kepada 42 kepala daerah, Kamis (11/2) mengungkapkan adanya kolusi para pengusaha dengan aparat pajak agar nilai pembayaran pajak bisa berkurangNamun menurut Ical, dirinya sudah tidak memiliki perusahaan lagi

Kalaupun punya saham di perusahaan yang bermasalah dengan pajak, maka kepemilikan itu sangat kecilSaat menggelar pertemuan antara menteri-menteri dari Golkar dengan Fraksi Golkar di DPR RI, Rabu (10/2) pekan lalu, Ical bahkan mengingatkan agar pajak tidak digunakan sebagai alat untuk menekan"Jangan mengancam," ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPR, Setya Novanto, menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara Golkar dengan perusahaan milik IcalNovanto justru meminta pemerintah membenahi aparat pajak(fas/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Setoran Haji Tak Bisa Ditawar


Redaktur : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler