SBY Tak Berpihak pada Buruh Migran

Jumat, 05 Maret 2010 – 16:57 WIB
JAKARTA -  Kondisi buruh migran di Indonesia sepertinya memang masih memprihatinkanDari data ini dihimpun dari The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Migrant Care dan Komnas Perempuan, setiap harinya 12 perempuan buruh migran meninggal di tempat kerja, 1600 buruh perempuan di PHK, serta 20 perempuan diperdagangkan.

Kenyataan ini dikupas dalam diskusi 'Seabad Perlawanan Perempuan Internasional, Rezim SBY dan DPR Gagal'  Jumat (5/3), di Jakarta

BACA JUGA: Pejabat BUMN Dideadline Serahkan LHKPN

Ruth Indiah Rahayu dari Barisan Perempuan Indonesia, mengungkapkan fakta yang selama ini diabaikan pemerintahan SBY


"Seharinya 100 juta ibu rumah tangga berutang Rp30 ribu per hari untuk biaya konsumsi rumah tangga

BACA JUGA: Mantan Walikota Jaksel Dibui

Lalu 12 perempuan lainnya jadi korban kekerasan seksual dan 48 ibu meninggal karena melahirkan," paparnya


Menurutnya, krisis ekonomi-politik yang mendera Indonesia sejak 1997, pada dasarnya belum dijawab dengasn kemauan politik untuk lebih berpihak pada kondisi kritis kaum perempuan

BACA JUGA: Pidato SBY Berpotensi Mendelegitimasi DPR

Beban krisis ekonomi-politik yang ditanggung perempuan sebagai penyangga tiang reproduksi sosial telah menciptakan kondisi perempuan di Indonesia saat ini berada dalam titik yang kritis.

"Perempuan Indonesia dalam kondisi kritis yang diciptakan rezim neoliberal melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," tegas Ruth.

Bahkan, lanjutnya, karena harus melangsungkan fungsi reproduksi biologis dalam kondisi yang tertekan secara fisik dan mental, banyak buruh migran pada akhirnya memilih bunuh diri agar terbebas dari krisis"Setiap empat hari, seorang perempuan bunuh diri karena stres," katanya lagi.

Ruth mengatakan, pemerintah harus bertanggungjawab karena gagal mengurus kesejahteraan, melindungi, serta mengakui perempuan sebagai tiang negara dan bangsaDia mengungkapkan, Rezim SBY memilih perempuan Indonesia untuk dipersembahkan kepada Rezim Neoliebral sebagai arena sirkuit modal dan akumulasi kapitalPadahal perempuan sebagai entitas yang berperan besar menyumbang seksualitas, tenaga kerja dan sumbangan ekonomisnya untuk kelangsungan kekuasaan Rezim Neoliberal.

Karenanya, gabungan organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia akan merapatkan barisan Senin (8/3) pekan depan, dengan menggelar mahkamah terbuka terhadap pemerintahan SBY"Ironisnya, dalam pemilihan presiden yang lalu, pemilih SBY kebanyakan perempuanAlasannya, hanya karena wajah SBY yang karismatik atau gantengTapi nyatanya, SBY malah tidak berpihak pada perempuan dalam berbagai kebijakannya," tukas Ruth.(Lev/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Tolak Tanggapi Pidato Presiden


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler