JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan menolak usulan penghilangan pembatasan masa jabatan presidenPembatasan jabatan maksimal dua kali periode dalam konstitusi, dinilai sudah tepat
BACA JUGA: Uang Terkuras, Kewenangan Gubernur Kecil
Sebab, menurut SBY, kekuasaan yang terlalu lama menimbulkan permasalahan yang tidak baik bagi kehidupan bernegara."Kalau ada pikiran-pikiran dari siapapun, apakah apakah mungkin masa jabatan presiden itu, yang sudah benar tepat dgn perjuangan yang luar biasa sepuluh sebelas tahun yang lalu, kembali diubah menjadi tidak perlu ada pembatasan, maka seorang SBY, dan saya kira semua sependapat untuk menolak dan menentang pikiran-pikiran seperti itu," kata SBY dalam peringatan hari konstitusi dan HUT ke-65 MPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin
SBY bercerita, pembatasan masa jabatan presiden sudah digodok saat amandemen pertama UUD 1945
BACA JUGA: SK Tigor-Suhari Belum Keluar
Kala itu, di tahun 1998 hingga 1999, ia masih menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR dan aktif mendorong pembatasan masa jabatan hanya maksimal dua periodeBACA JUGA: Jangan Paksakan Penerapan E-Voting
Oleh karena itu, saya sangat aktif mendorong untuk betul-betul masa jabatan presiden itu dibatasi dan paling jauh itu dua kali," kata SBY disambut tepuk tangan hadirin.SBY mengatakan, pembatasan masa jabatan diperlukan setelah memandang pengalaman masa laluIa menyinggung secara implisit pengalaman jabatan presiden Soekarno dan Soeharto yang berimplikasi buruk"Ketika pernah ada presiden yang katakanlah ditetapkan seumur hidup, meski bukan permintaan sang presidenAda presiden yang dipilih berulang-ulang sampai enam kali, meski itu melalui pemilihan umumPelajaran berharga yang dapat kita petik adalah ternyata kekuasaaan yang begitu lama menimbulkan permasalahan dan tidak baik bagi kehidupan di sebuah negara," beber SBY.
SBY mengatakan, kekuasaan yang besar memang akan cenderung korupSehingga, dalam amandemen pertama hingga keempat UUD 1945, yang dilakukan adalah melucuti kewenangan presidenPerampingan kewenangan presiden ini, kata SBY, berimplikasi positif pada check and balances antarlembaga negara
Presiden mengatakan, politik harus disandari dengan etikaMeski memungkinkan, tidak bisa seseorang mengubah UUD ataupun ketentuan di bawahnya untuk kepentingan pribadi"Janganlah dalam politik itu kita bersiasat, meskipun setiap orang punya pemikiran, tapi jangan bersiasat," kata SBY.
Selain pembatasan masa jabatan, etika politik juga menyangkut hal yang lainSBY mencontihkan, meskipun dipilih dengan demokratis, tidak pantas seorang pemimpin memberi saluran kepada isteri atau anak untuk menggantikan"Politik itu juga mengenal nilai, mengenal etikaMarilah kita dengan arif dengan bijak, menimbang-nimbang mana yang patut dan mana yang tidak patut," katanya.
SBY menegaskan, dirinya akan memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin baru, saat masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2014 mendatangSBY mengatakan, banyak pemimpin yang akan muncul"Saya tidak percaya kalau belum ada, hampir pasti adaDulu juga begitu belum ada, belum ada, belum adaTerlena, tergoda kita semuanyaPasti ada putra putri bangsa yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan, apakah presiden, apakah gubernur, apakah bupati dan walikota," katanya
"Para gubernur, bupati dan walikota juga harus demikian, jangan dikira tidak ada lagi yang bisa melanjutkan sehingga harus menginginkan istri atau anak atau siapapunBerikan kesempatan pada masyarakat luas," kata SBY.
Presiden kemarin sengaja berbicara mengenai pembatasan masa jabatan, menanggapi usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang sebenarnya pertama kali dilontarkan oleh kadernya sendiri di Partai Demokrat, Ruhut Sitompul"Saya dengar sudah masuk media online, masuk twitter, pembicaraan di sana sini tentang usulan dari satu dua kelompok untuk tidak lagi membatasi masa jabatan presidenTentu ini isu yang panas, karena pasti yang dituduh jangan-jangan ini SBY yang punya mau," katanya
Untuk itu, ia merasa perlu memberikan klarifikasi secara langsung"Di bulan ramadan, bulan yang suci, saya ingin memberikan penjelasan langsung supaya tidak masuk anginKarena negara kita ini kadang-kadang kreatif, kreatif untuk menggoreng memutar ke sana kemari sesuatu yang sebetulnya tidak seperti itu," ujar SBY.
Isu lontaraan Ruhut Sitompul merupakan bagian dari setting politik memang sudah mulai cukup kencang berhembusIsu setting tersebut muncul karena usulan politisi yang dikenal controversial tersebut digulirkan tepat pada peringatan Hari Konstitusi di Gedung Parlemen, Senayan, kemarin
Namun, hal itu langsung dibantah mantan pengacara sekaligus artis itu"Ini bukan settingan, saya Ruhut Poltak Sitompul ngomong seperti ini, itu dari hati yang sangat dalam," kelit Ruhut, usai mengikuti acara peringatan Hari Konstitusi
Termasuk, dia juga membantah, kalau usulan yang disampaikannya merupakan wacana pancinganAtau, sekedar dilempar ke publik untuk mengetahui respon baliknya"Bukan (pancingan), kami ini hanya sudah sehatiIbarat main volley, saya yang main bola, beliau (SBY, Red) yang smash," katanya, lantas tertawaMenurut dia, pihaknya sengaja mengulirkan usulan tersebut karena punya maksud lainYaitu, respon atas munculnya banyak tanggapan negatif atas pidato Presiden SBY pada 16 Agustus maupun 17 Agustus 2010 lalu.
Ruhut menilai, respon negative yang ditujukan pada Presiden SBY itu tak sepatutnya disampaikan"Aku sedih lihat republik ini, kenapa kita hanya siap menang, tapi tidak siap kalahKarenanya, ya sudah sekalian saja biar Pak SBY lagi yang memimpin," ungkapnya, dengan nada menyindirDia lantas membeber, bahwa usulan amandemen aturan masa jabatan presiden dalam UUD 1945 itu, sebenarnya bukan pertama kali disampaikannyaSekitar lima bulan, kata Ruhut, hal yang sama sempat disampaikannya pada SBY dalam forum internal partai
Menurut anggota Komisi III tersebut, jawaban SBY juga menolak seperti yang disampaikannya sekarang"Saya putuskan lemparkan lagi ke umum saat ini karena ternyata masih ada yang me-rasani beliauJadi, demi Tuhan aku tidak ada main sandiwara tiga babak dengan Pak SBY," elaknya, lantas tertawa kembaliNamun, Ruhut menyatakan, kalau dirinya juga tidak mendapat teguran atau bahkan sanksi atas usulan yang disampaikannya tersebut"Oh nggak, Bapak (SBY) itu paling sayang sama aku," imbuhnya
Usulan amandemen UUD 1945 yang disampaikan Ruhut tersebut memang banyak mendapat respon dari berbagai pihakTak terkecuali, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MDDia menilai usulan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, berpotensi merusak tatanan demokrasiMenurut Mahfud, substansi saat dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1999 sangat jelasBahwa masa jabatan presiden harus dibatasi"Sebagus apapun orangnya, tetap harus ada batasan juga," kata Mahfud ditemui di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (18/8).
Kewenangan untuk melakukan amandemen itu, kata Mahfud, sepenuhnya berada di tangan MPRNamun, dia mengingatkan, ada substansi yang penting atas keputusan membatasi masa jabatan presiden ituSemangat adanya reformasi menghendaki adanya pembatasan periodisasi jabatan presidenPembatasan ini menunjuk pada personal presiden yang bersangkutan"Kalau saya anggota MPR, saya akan menolak," jelasnya.
Mahfud menilai, yang saat ini diatur oleh UUD 1945 sudah sangat idealDia mengingatkan, Amerika Serikat dulu juga memiliki sejarah yang samaNamun, akhirnya presiden yang bersangkutan meminta adanya amandemen untuk membatasi jabatan"(Dua kali) masa jabatan itu sudah sangat ideal," tandasnya
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menambahkan, figur SBY saat ini masih merupakan figur sentralDiakui olehnya, kualitas SBY sulit untuk dicari padanannyaNamun, bukan langkah yang bijak untuk merubah konstitusi hanya untuk melanggengkan kepemimpinan"Taruhannya sangat besar, akan menimbulkan konflik berkepanjangan," kata Priyo secara terpisah.
Sebagai pemenang pemilu, Partai Demokrat memang memiliki kekuasaan besarDemokrat bisa saja mempengaruhi partai lain untuk ikut dalam gerbong yang mereka inginkanHanya saja, dia mempertanyakan darimana dasar Demokrat untuk mengeluarkan isu tersebut"Ide ini tidak elok dalam suasana demokratis saat ini," ujarnyaBahkan bukan hanya dari luar Partai Demokrat, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum juga merasa perlu memberikan klarifikasi atas pernyataan Ruhut tersebutMenurut dia, tidak ada keraguan sedikitpun dari SBY untuk tidak maju lagi sesuai aturan di konstitusi
Bahkan, lanjut dia, jika pun ada rakyat yang mengharapkan SBY mendapatkan tugas untuk periode ketiga, Anas yakin sepenuhnya presiden yang sedang menjalani periode keduanya itu tetap tidak akan ebrsedia"Sikap dan pendirian SBY sudah amat terang dan tegas," kata Anas(sof/dyn/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok, Mendagri Lantik Sani-Soerya
Redaktur : Tim Redaksi