JAKARTA - Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pelaksanaan ibadah haji mendapat sorotan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan akan menindaklanjuti temuan BPK untuk meningkatkan pengelolaannya menjadi lebih baik.
"Saya berterima kasih karena dua hal itu yang menjadi agenda dan isu utama pemerintah dari tahun ke tahun ingin kita tingkatkan pengelolaan yang lebih baik," kata SBY dalam keterangan pers setelah menerima Ketua BPK Hadi Purnomo dan anggota BPK di Kantor Presiden, Senin (11/4)
BACA JUGA: Saksi Ahli Sebut Ada Unsur Terorisme
BPK menemui presiden untuk menyampaikan hasil pemeriksaan penggunaan anggaran semester kedua tahun 2010
BACA JUGA: 13 Eks Anggota DPRD Saksi Sidang Syamsul
Dari temuan BPK dan hasil evaluasi pemerintah, SBY mengatakan akan menentukan langkah lanjutan, yakni membentuk tim terpadu untuk melakukan investigasi
BACA JUGA: Diujicobakan, Tes CPNS Langsung Pengumuman
Apa yang dilakukan agen-agen pengiriman TKI di dalam negeri maupun apa yang dilakukan baik agen di luar negeri atau pemerintah setempat terhadap saudara-saudara luar negeri," papar SBY.Jika di negara tertentu, baik lembaga maupun pemerintahnya tidak layak atau memenuhi syarat dalam perlindungan TKI, SBY akan mengambil langkah moratorium"(Moratorium atau penundaan sementara) sampai semua siap sampai TKI bisa bekerja dengan baik," katanya.
Bahkan, lanjutnya, jika upaya percepatan dan pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur kredit usaha rakyat (KUR) makin besar, TKI punya pilihan untuk bekerja di dalam atau luar negeri"Beberapa negara dinilai cukup baik, beberapa dinilai kurang baikTermasuk anggaran yang digunakan perwakilan di negara sahabat yang mengurusi TKI," jelasnya.
SBY menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti laporan BPKApakah itu penyimpangan hukum yang menyebabkan kerugian negara atau kesalahan administrasi
Saat menerima BPK, SBY menuturkan, pihaknya juga membahas tentang efisiensi dan optimasi anggaran negaraMenurutnya, BPK melakukan pengawasan dan fokus pada badan-badan usaha milik negara, termasuk perbankan"(Sehingga) itu terjadi optimasi penerimaan negara yang benarTidak terjadi efisiensi dan hal-hal yang bertentangan dengan itu," katanya.
SBY mencontohkan tentang usaha batu bara yang harus memenuhi standar lingkungan dan di sisi lain juga memberikan manfaat bagi rakyat"Negara juga mendapat penerimaan patut dari apa yang katakanlah usaha yang booming," ucapnya.
Selain itu juga persoalan pembangunan infrastruktur yang juga disorot oleh BPKPenggunaan anggarannya harus optimal"Kita betul-betul memberantas yang namanya mark up, entah itu belanja modal atau belanja barang, dan sisi-sisi lain yang tidak sesuai dengan tujuan membangun infrastruktur," tegasnya(fal/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenaga Honorer Bakal Terima Gaji Sesuai UMR
Redaktur : Tim Redaksi