JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para menteri agar berhati-hati dalam mengajukan mata anggaran kepada DPRBesaran anggaran harus dikonsultasikan dengan menteri keuangan hingga tingkat presiden agar sesuai dengan komposisi APBN.
Pernyataan Presiden tersebut diungkapkan saat membuka rapat terbatas membahas kebijakan jaminan sosial nasional di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin
BACA JUGA: Koordinasi Pemda- Kementerian Teknis Lemah
"Saya juga ingin mengingatkan dan saya sudah meminta Mensesneg dan Seskab kepada jajaran pemerintah, ketika membahas UU bersama DPR-RI dan kemudian menyangkut anggaran, apalagi disebut sekian persen, harus benar-benar berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan bahkan pada tingkat Wapres dan Presiden," kata SBY.Presiden mengatakan, setiap kementrian memang ingin mendapatkan alokasi anggaran setinggi-tingginya
BACA JUGA: Dudhie Desak KPK Jerat Panda Nababan
Ia mengatakan, hanya anggaran pendidikan yang dipatok oleh konstitusi harus di atas 20 persenBACA JUGA: Disesalkan, Aktifis jadi Pengurus Demokrat
Karena itu, harus benar-benar dikonsultasikan dan kemudian sampai tingkat presiden," katanya.SBY mengatakan, semua program yang dituangkan harus dijalankan"Jangan sampai main persen dalam UU ituDijumlah-jumlah tidak mungkin dibiayaiTentu ini tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," katanya.
Presiden mengatakan, APBN telah memiliki porsi untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus tepat untuk dibiayaiSelain untuk kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan umum, ada pula untuk subsidi, pembayaran bunga utang, dan anggaran untuk pembangunanPresiden mengingatkan, APBN harus tetap dijamin kesinambungannya.
Rapat membahas kebijakan jaminan sosial nasional kemarin dihadiri Wapres Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Sosial Salim Segaf Al-jufri, dan Menkes Endang Rahayu SedyaningsihHadir pula, Menteri Agama Suryadharma Ali, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Wakil Menkeu Anny Ratnawati.
Di akhir pengantar rapat, SBY sempat menyentil Seskab agar mengundang semua menteri di bidang Kesra untuk pembahasan program kebijakan jaminan sosial"Untuk Seskab, kalau topiknya seperti ini, bagus rapat kabinet bidang Kesra untuk seluruh jajaran Kesra diundang," kata SBY.
SBY mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menjalankan kebijakan jaminan sosialPerangkat dalam undang-undang juga telah ada"Tetapi karena selalu ada dinamika dalam kehidupan di negeri ini, maka pemerintah wajib untuk setiap saat menelaah, mengevaluasi, memperbaiki kebijakan dan program-program aksi kita yang berkaitan dengan bantuan sosial ini," kata SBY.
Presiden mengatakan, program peningkatan kesejahteraan rakyat harus dilakukan dengan tepat sasaran dan tidak tumpang tindihKata SBY, harus ada perpaduan yang baik antara penganggaran di tingkat pemerintah nasional dan daerah"Karena seringkali kalau kita bicara sistem, bicara kebijakan langsung dikaitkan dengan anggaran," ujarnya
Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, jaminan sosial masyarakat saat ini secara parsial dilaksanakan empat BUMNYakni, Asabri, Taspen, Jamsostek, dan AskesSaat ini tengah dibuat desain implementasi jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Agung mengatakan, pembentukan badan tersebut masih banyak kendala"Ini karena masih banyak beda prioritas dan pandangan," kata Agung(sof/iro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banding Ditolak, Antasari Tetap Dibui
Redaktur : Tim Redaksi