SDGs Desa Menjadi Skala Prioritas Kemendes PDTT di 2021

Kamis, 12 November 2020 – 15:25 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri. Foto: Humas Kemendes PDTT.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan ada tiga target besar yang ingin dicapai kementeriannya pada 2021 mendatang.

Ketiga target ini merujuk pada 18 tujuan dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai rujukan pembangunan desa hingga 2030.

BACA JUGA: Inilah Desa Paling Maju dan Keren di Jateng, Semuanya Pakai Sistem Digital

Ketiga target besar yang ingin dicapai dalam pembangunan desa tahun 2021 itu adalah, pertama, terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa yang bertumpu pada revitalisasi BUMDes dan BUMDes.

Hal ini sangat memungkinkan karena BUMDes saat ini menjadi Badan Hukum setelah disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BACA JUGA: Anies dan Amien Menemui Habib Rizieq, Komentar Ruhut Manis Sekali

Kedua, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma.

Hal ini dibahas Gus Menteri -panggilan Mendes Halim ketika membuka forum Inggris Information and Technology Camp 2020 yang diadakan secara virtual oleh Kedutaan Besar Inggris pada Senin (12/10) lalu.

BACA JUGA: Gus Menteri: Digitalisasi Desa Tak Bisa Ditunda Lagi

Program PEN akan diimplementasikan sesuai dengan kewenangan desa, yakni berupa pendataan desa, pemetaan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK).

Hal itu menjadi skala prioritas Kemendes PDTT tahun 2021, dengan target ada penambahan desa digital dari 223 menjadi lebih banyak lagi desa yang bisa memaksimalkan penggunaan teknologi digital.

Mantan ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu juga menjelaskan tentang empat model desain desa digital yang dimulai tahun 2021.

Pertama, digitalisasi untuk penyusunan database bagi desa-desa yang berbasis Big Data dan Kemendes PDTT yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, mendukung pelaksanaan pembangunan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan desa.

Kedua, digitalisasi untuk pengembangan desa unggulan. Desain ini terkait pendataan potensi unggulan desa dan kerja sama e-commerce masuk desa. Hal ini diyakini bakal menopang percepatan pertumbuhan ekonomi di desa. Kemendes PDTT belum melakukan desain ini karena masih dilakukan pemetaan berbasis kawasan.

"E-Commerce melakukan pelatihan untuk pengelolaan produk serta investasi alat produksi. Misalnya, Aruna pada perikanan, Argo Pantes pada buah-buahan dan Bio pada tanaman organik. Ini Sudah berjalan cukup dan memberi nilai tambah yang luar biasa," kata ketua DPP PKB ini.

Ketika, digitalisasi untuk percepat pelayanan pemerintahan desa kepada warganya agar terjadi kemudahan dalam pelayanan publik di desa.

Terakhir, digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. Arah pengelolaan keuangan menuju ke cashless.

"Permasalahan yang dihadapi saat ini masih banyak desa yang belum memiliki sambungan internet. Data Kemendes PDTT ada 11.231 desa belum ada sinyal internet. Kita berharap nantinya semua desa di Indonesia miliki sinyal internet," tandas Gus Menteri.(*/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler