SDM Perempuan Kaltim Kurang Perhatian

Jumat, 02 Oktober 2009 – 20:41 WIB
JAKARTA - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya kaum perempuan yang mampu beraktivitas aktif di ajang politik, membuat salah satu anggota DPR/MPR asal Kaltim, Adji Farida Padmo Ardans, bekerja ekstra untuk merangsang agar kaumnya mau terjun dalam bidang ini.

"Saya ini kan utusan daerah dan dipilih rakyat, karena itu persoalan perempuan Kaltim juga menjadi bagian dari visi dan misi membangun Kaltim," kata Farida yang ditemui di kediamannya setelah telah dilantik sebagai anggota DPR/MPR untuk ketiga kalinya, Jumat (2/10).

Diakuinya, organisasi-organisasi masyarakat (ormas) perempuan di Kaltim saat ini kurang mendapatkan perhatian, baik dari kaum perempuan itu sendiri maupun pemerintah daerahnya"Angkat lagi lah kegiatan seperti PKK, Dharma Wanita, pengajian

BACA JUGA: Demokrat Bentuk Tim Sembilan Hadapi Pilkada Sultra

Mereka ini kurang bimbingan dan pembinaan, jadi memang Pemda juga harus memberikan dukungan lagi," katanya.

Wanita yang cukup lama malang-melintang dalam dunia ormas perempuan ini, telah memprogramkan pengembangan pada pemberdayaan perempuan, dengan segera membuat program sosialisasi keseluruhan Indonesia mengenai tugas-tugas perempuan di masa depan
"Anggaran di Kaltim untuk perempuan masih kurang memang

BACA JUGA: Mudaffar Bertukar Kursi dengan Istri

(Juga) belum ada Biro Pemberdayaan Perempuan
Harusnya sudah ada," tambahnya.

Berdasarkan itu pula, lanjut Farida, fungsi perempuan dalam hidupnya terdiri dari lima

BACA JUGA: Pemkab Jayawijaya Datangkan Pesawat

Di antaranya adalah sebagai pendamping suami, yang kedua sebagai penerus keturunan dan pendidik anak, ketiga sebagai pengelola rumahtangga, keempat adalah menambah pendapatan keluarga, serta fungsi kelima sebagai abdi masyarakat dengan turut serta dalam misi pembangunan.

"Kelima peran ini hanya perempuan yang bisa, dan itu tidak bisa dijalani oleh laki-laki," kata mantan Ketua PKK Provinsi Kaltim tahun 1988-1998 ini.

Karena itu ke depannya, Farida berencana agar pemerintah Kaltim memiliki Biro Pemberdayaan Perempuan yang saat ini masih ditetapkan sebagai badan yang dimasukkan ke dalam Biro Kesejahteraan Masyarakat"Untuk di kabupaten/kota, itu harus kepala badanKalau di provinsi, tingkat biro di bawah juga harus naik, berdiri sendiri dan membuat program sendiri," harapnya.

Farida yang terpilih kembali sebagai anggota DPR/MPR asal Kaltim untuk ketiga kalinya ini, saat ini berpindah ke Komisi IX setelah sebelumnya berada di Komisi VIIIDalam program kerjanya yang baru di Komisi IX, ia membawahi bidang kesehatan, BKKBN, transparansi dan kependudukan, serta ketenagakerjaan(rie/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Setia Menunggu Di Reruntuhan Bangunan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler