jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto menilai pemadaman listrik secara luas (blackout) di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah pada Minggu lalu (4/8) menjadi bukti persoalan kelistrikan tidak bisa dipercayakan pada satu institusi saja. Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero tak bisa dibiarkan sendirian menangani kelistrikan di seluruh Indonesia.
Heru menyatakan, blackout yang terjadi merupakan buah dari kompleksitas persoalan kelistrikan. PLN, katanya, punya kewajiban melistriki belasan ribu pulau di Indonesia.
BACA JUGA: Beda Pejabat Indonesia dan Luar Negeri Saat Ibu Kota Dilanda Mati Lampu
Sementara jaringan listrik di Indonesia merupakan kombinasi sistem besar (150-500 KV), menegah (20-70 KV), kecil tegangan rendah (220 V) dan isolated. “Sistem jaringan listrik Indonesia adalah salah satu yang paling kompleks di dunia,” kata Heru melalui layanan pesan, Selasa (6/8).
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto. Foto: dokumentasi pribadi
BACA JUGA: DPR: Kok Bisa Blackout 8 Jam?Â
Namun, katanya, sistem kelistrikan yang kompleks itu bergantung pada PLN. Karena itu, akar persoalannya harus dituntaskan agar ke depan kejadian serupa tak terulang.
BACA JUGA: Perusahaan Sebesar PLN Kok Dipimpin Pelaksana Tugas?
BACA JUGA: Perusahaan Sebesar PLN Kok Dipimpin Pelaksana Tugas?
“Ibaratnya jangan sampai PLN batuk. Karena kalau sudah batuk, maka seluruh sistem dan jaringan listrik akan demam,” ujarnya.
Mantan CEO Cirebon Power itu menambahkan, melihat beban saat ini dan tantangan ke depan maka sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang struktur pasar ketenagalistrikan. Peraih gelar doktor manajemen strategis dari Universitas Indonesia itu menegaskan, era disrupsi teknologi di bidang kelistrikan telah tiba dengan munculnya kendaraan listrik, energi baru dan terbarukan, ataupun rooftop revolution.
BACA JUGA: Terlalu Banyak BUMN Bermasalah, Menteri Rini Wajib Dievaluasi
“Semua itu akan melahirkan generasi prosumer, produsen yang juga konsumer. Karena itu opsi seperti vertical dan/atau horizontal unbundling layak untuk dikaji lagi,” cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Tak Cukup Selesaikan Masalah dengan Marah di Kantor PLN
Redaktur : Tim Redaksi