jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut Dudi Abdullah mengkritisi pemerintah yang dalam waktu singkat bisa mengubah regulasi.
Dudi mencontohkan, surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang terbit 14 Februari 2022 mewajibkan para pejabat pembina kepegawaian (PPK) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan ketentuan masa kerja minimal tiga tahun dan lima tahun.
BACA JUGA: Pertahankan Honorer, Gubernur Kaltim Bakal Komunikasi dengan KemenPAN-RB & BKN
Namun, surat tersebut kemudian berubah lagi yang isinya kemudian menegaskan SPTJM hanya untuk PPPK nonguru. Sementara, untuk PPPK guru ditiadakan SPTJM masa kerjanya.
"Ini pemerintah sangat mudahnya menurunkan surat edaran. Belum sebulan turun dua edaran berupa peraturan SPTJM yang awal mula untuk seluruh PPPK. Sekarang, hanya berlaku untuk PPPK nonguru," tutur Dudi Abdullah kepada JPNN.com, Rabu (9/3).
BACA JUGA: Masa Kerja PPPK Guru 2021 Dihitung 0 Tahun, Ketua Honorer K2 Sungguh Kecewa
Dia menilai anehnya regulasi berupa PermenPAN-RB yang dijanjikan pemerintah untuk mengakomodasi guru honorer yang lulus passing grade (PG) tanpa formasi PPPK malah belum terbit. Akibatnya, guru honorer yang lulus PG tahap 1 dan 2 terkatung-katung.
"Kami menunggu tanpa kepastian," ujarnya.
BACA JUGA: Masih Ada Masalah soal Gaji PPPK, Bandingkan Pernyataan 2 Pejabat Perempuan Ini
Menurut Dudi, seharusnya pemerintah segera mempercepat dan menurunkan kebijakan PermenPAN-RB baru sebagai revisi PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2021.
Dia berharap jangan sampai seleksinya seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan rekrutmen PPPK 2021 tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selalu mundur sehingga pelaksanaan dilakukan di bulan-bulan mendekati akhir tahun.
Dudi mencontohkan, seleksi PPPK guru tahap 3 yang seharusnya seharusnya beres di akhir Desember 2021, malah molor dan tidak jelas sampai saat ini.
"Seharusnya pemerintah berkaca pada pelaksanaan rekrutmen PPPK guru 2021 yang penuh dengan masalah," kata Dudi.
Dia berharap pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen di PPPK 2022.
Jangan sampai guru honorer di sekolah induk malah tersingkir.
Begitu juga, jangan sampai guru honorer yang lulus PG malah diberikan formasi di luar daerahnya tinggal.
Butuh anggaran lebih besar, padahal mereka hanya dikontrak.
"PPPK ini berbeda dengan CPNS. PPPK sistemnya kontrak dan seumur hidup dia bekerja di sekolah yang dilamarnya, kecuali yang bersangkutan ingin mencoba jenjang lebih tinggi bisa pindah," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad