Segera Pertemukan KPU-Bawaslu

Selasa, 09 Februari 2010 – 20:57 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi. Foto : JPNN

JAKARTA – Mendagri Gamawan Fauzi akan secepatnya mempertemukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan BawasluPertemuan kedua lembaga penyelenggara pemilu/pilkada itu dianggap penting terkait belum tuntasnya persoalan pembentukan panwas pilkada

BACA JUGA: Golkar Survei Ulang Kandidat Gubernur



“Melihat perkembangan terakhir, mendagri akan mengajak kedua belah pihak duduk bersama lagi untuk mencari solusi terbaik,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Saut Situmorang di kantornya, Selasa (9/2)
Ditegaskan, peran fasilitasi pertemuan ini bukan untuk mengintervensi penyelenggara pilkada, namun semata agar persoalan panwas cepat selesai

BACA JUGA: Pencabutan SEB Tak Berlaku Surut



Seperti diberitakan, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencabut Surat Edaran Bersama (SEB) melalui Keputusan Nomor 50/KPU/II/2010, namun polemik mengenai pembentukan panwas pilkada tetap saja berlanjut
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menegaskan pihaknya menolak semua panwas yang proses pembentukannya tidak sesuai undang-undang yakni panwas yang dilantik Bawaslu yang keanggotaannya dari panwas pilpres 2009

BACA JUGA: KPU Tolak Panwas Bentukan Bawaslu



Sementara, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menyatakan, meski SEB telah dicabut, KPU beserta jajarannya tidak bisa mempersoalkan eksistensi panwas pilkada yang telah ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu, Saut menjelaskan, persoalan pembentukan panwas pilkada harus cepat diselesaikanPasalnya, jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan ekses berkepanjangan.  “Hal ini bisa mempengaruhi situasi masyarakat di daerah,” kata Saut

Saat ditanya apakah ada solusi yang ditawarkan Kemendagri, Saut tidak menjawab tegasDia hanya mengatakan bahwa Mendagri Gamawan Fauzi ikut hadir dan menyaksikan acara penandatangan SEB tersebutApakah itu artinya mendagri setuju dengan terbitnya SEB sebagai solusi solemik panwas? “Kalau Bapak Mendagri tak yakin itu sebagai solusi, tak mungkin Bapak Mendagri hadirTapi kita tak tahu implementasinya di lapangan seperti itu,” ulas Saut(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Baliho Kandidat Harus Kena Pajak


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler