jpnn.com - JAKARTA--Belasan honorer kategori satu (K1) Provinsi Sulawesi Tengah didamping anggota DPRD serta pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) datang ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), mempertanyakan nasib mereka.
Kedatangan mereka diterima langsung Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Selasa (23/12).
BACA JUGA: Din Ingatkan, Haram Umat Islam Hadiri Perayaan Natal
"Kami minta kejelasan nasib kami. Honorer kategori dua (K2) saja sudah ada yang dapat NIP. Sementara kami yang harusnya diselesaikan duluan malah belum jelas status kami," kata salah satu honorer yang mewakili rekan-rekannya.
Dia pun meminta pemerintah memberikan kepastian mau dikemanakan nasib 374 honorer K1 Sulteng.
BACA JUGA: Pansel Hakim MK Coret Hamdan Zoelva dari Seleksi
"Kami sudah capek dengan ini, kami tinggalkan anak istri di rumah untuk mendengarkan langsung hasil pertemuan DPRD, BKD, dan KemenPAN-RB. Kalau perlu kami akan tidur di sini sampai kami dapat hasilnya," ujarnya sambil terisak.
Tangisan pria berperawakan tinggi besar di kantor MenPAN-RB Yuddy Crisnandi ini langsung diikuti rekan-rakannya yang lain. Melihat itu, anggota DPRD dan BKD Sulteng pun tidak bisa menahan rasa haru. Mata mereka berkaca-kaca.
BACA JUGA: Upah Buruh Diusulkan Rp 3,1 Juta per Bulan
"Bapak lihat sendiri kan, mereka ini orang-orang yang benar mengabdi sejak 2005 sampai sekarang. Tolong 374 honorer K1 ini diberikan kejelasan diangkat atau tidak," kata Farid Rivai, kabid Data dan Formasi BKD Sulteng.
Senada itu Muharam Nurdin, anggota DPRD Sulteng mengungkapkan, pemerintah perlu memberikan kejelasan status 374 honorer K1. Ini untuk menjaga stabilitas keamanan di Sulteng.
"Sulteng itu terkenal daerah konflik, honorer K1 sudah mengancam akan memboikot pemberkasan NIP honorer K2. Mereka tidak terima karena K2 lebih dulu selesai dibandingkan K1," tandas politikus dari PDIP ini. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Minta Jokowi Bantu Pemulangan Jenazah Sitor Situmorang
Redaktur : Tim Redaksi