Sejumlah Kecamatan Perbatasan Ingin Gabung Malaysia

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Timur, Luther Kombong menyatakan, sejumlah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia menuntut agar daerahnya dilepaskan saja, selanjutnya masuk ke dalam wilayah Negara Malaysia.

"Masyarakat yang berdomisili di daerah Krayan, Sebatik dan Ligitan selalu menuntut agar daerahnya dilepaskan saja untuk bergabung dengan Malaysia," kata Luther Kombong, mengungkap sebagian hasil kunjungan masa resesnya ke Kaltim, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/5).

Hal yang mendorong mereka untuk ingin bergabung dengan Malaysia, kata Luther, karena secara de facto seluruh kebutuhan hidupnya sehari-hari didatangkan dari Malaysia"Bahkan uang sebagai alat transaksi mereka di sana tidak lagi menggunakan mata uang rupiah

BACA JUGA: Atasi Pengangguran, Tunggu Peran NU

Mereka lebih mempercayai ringgit Malaysia."

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh anggota DPD asal Sulawesi Utara, Ferry FX TinggogoyMenurut Ferry, telah terjadi kesenjangan infrastruktur yang sangat signifikan pada setiap wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

"Di daerah perbatasan Krayan misalnya

BACA JUGA: Jenazah Pilot dan Co-pilot Merpati Diterbangkan ke Jakarta

Ada kesepakatan kedua negara Indonesia-Malaysia yang secara bersamaan membangun berbagai infrastruktur wilayah perbatasan dengan total biaya yang sama dalam ukuran mata uang dollar Amerika SerikatHasilnya, Malaysia dapat membangun gedung kantor, jalan permanen, listrik dan penyediaan air bersih

BACA JUGA: Mahfud: Hakim Antasari Wajib Penuhi Panggilan KY

Sementara di Krayan dengan jumlah dana yang sama hanya bisa membangun kakus tanpa air dan seikit kantor yang cocok untuk kandang Kambing," kata Ferry.

Padahal, kata Ferry, daerah Krayan itu penghasil beras terbaik di dunia dan menjadi konsumsi para petinggi kerajaan baik di Malaysia maupun di Brunei Darrusalam.

"Pedagang asal Brunei dan Malaysia membeli beras itu seharga 3 Ringgit dari petani KrayanDengan hanya bermodalkan kemasan maka pedagang Brunei dan Malaysia menjual beras itu dengan 30 Ringgit untuk setiap kilonya," imbuh Jenderal Purnawiran Bintang Dua itu.

Terakhir, anggota Komite I dan mantan Ketua Pansus Perbatasan Negara DPD RI itu juga mempertanyakan pembangunan jembatan selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera.

"Pembangunan jembatan Selat Sunda itu benar-benar menyakiti masyarakat Indonesia Wilayah Timur yang masih berkutat dengan kemiskinan dan sangat menggantungkan hidup dari kebaikan Negara Malaysia dan Brunei Darrusalam," tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejaksaan Sita Dokumen Pemkab Batubara