JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat Minang di Jakarta menuntut janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan mengevaluasi hasil tanggap darurat pada hari kesebelas paska gempa besar di SumbarJanji tersebut antara lain tentang perlunya segera membentuk tim Task Force yang diketuai langsung oleh Gubernur sumatera Barat dengan melibatkan seluruh departemen teknis, badan dan lembaga tinggi negara lainnya.
Hal tersebut ditegaskan oleh tokoh masyarakat Minang di Jakarta, Abdul Latief, saat berdiskusi dengan para relawan Posko Penanggulangan Korban Benca Gempa Bumi Sumatera Barat, Jumat (23/10) di Masjid A Latif lantai V pusat perbelanjaan Pasaraya, kawasan Blok M Jakarta selatan
BACA JUGA: Minta Kontroversi Endang Dihentikan
Selain relawan, juga hadir anggota DPR asal Sumbar Prof Irwan Prayitno, mantan Menko Kesra Azwar Anas, Ketua Umum Bako IKK Padang Zulhefi, Sekdaprov Sumbar Firdaus K, serta Bupati Agam Aristo Munandar."Saat berada di Padang, Kamis 1 Oktober 2009, Presiden SBY dihadapan korban gempa dan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi yang saat sudah jadi Menteri Dalam Negeri menjanjikan 10 hari sesudah kunjungan presiden ke lokasi gempa, dikeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) soal pembentukkan tim Task Force
BACA JUGA: Besok, Puncak Acara Pesta Blogger 2009
Wajib bagi kita yang ada di rantau secara bersama-sama untuk menagih janji itu," tegas Abdul Latief, yang juga pemilik pusat perbelanjaan Pasaraya itu.Latief mengingatkan, kondisi memprihatinkan yang saat ini terjadi di beberapa kota dan kabupaten bekas gempa itu tidak boleh dibiarkan berlama-lama dan hanya ditangani dengan pola-pola yang sangat standar dengan menggunakan dana sumbangan pemerintah dan masyarakat yang sangat jauh dari kebutuhan riil saat ini
BACA JUGA: Jatah Golkar di Kabinet Bakal Tambah
Sekuat apapun upaya masyarakat untuk menggalang dana bantuan, itu tetap saja tidak akan efektif menyelesaikan masalah pasca bencana," tegas Latief.Mantan menteri di era Orde Baru itu yakin bahwa pemerintah saat ini punya dana yang lumayan banyak untuk segera melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di SumbarHanya saja, dana tersebut tidak akan pernah bisa dipakai jika payung hukumnya tidak ada"Saya tahu, pemerintah lagi ada uangPasti ituTapi para pejabat di masing-masing departemen tidak berani menggunakannya karena akan berhadapan dengan tuduhan korupsi atau penyalahgunaan wewenang," kata Latief.
Demikian juga dengan BUMN, lanjut mantan Menteri Menakertrans itu, ratusan perusahaan milik negara itu tidak akan berani membantu Sumbar tanpa adanya kejelasan sikap dari presidenAndai pun saat ini tindakan bantuan dari beberapa BUMN, itu sumber dananya adalah sumbangan kolektif dari karyawannyaUang perusahaan tidak akan berani mereka pakai.
Menjawab pertanyaan soal perlu tidaknya bencana gempa Sumbar itu ditetapkan sebagai bencana nasional, Latief menegaskan hal itu tidaklah penting"Yang substansial itu adalah segera dibentuk Task Force dengan payung hukum Keputusan PresidenDengan demikian semua departemen dan instansi terkait bekerja dalam satu komando dan pekerjaanya bisa terukur," tegasnya.
Soal adanya dana yang dimiliki pemerintah saat ini juga dibenarkan oleh Anggota DPR Irwan PrayitnoMenurut mantan Ketua Komisi VII dan IX DPR RI itu, setidaknya masing-masing departemen memiliki sisa anggaran antara puluhan hingga ratusan miliar"Departemen Pendidikan Nasional, misalnya, sedikitnya akan terjadi sisa anggaran APBN sektor pendidikan sekitar Rp200 miliarKalau Kepres soal rekonstruksi dan rehabilitasi itu ada, dana tersebut sangat mungkin dialihkan untuk Sumbar," tegasnya.
Sementara Azwar Anas meminta pemprov Sumbar agar lebih terbuka dalam menyampaikan progress report kepada masyarakat"Sampaikan saja apa-apa yang sudah dan belum dilakukanTermasuk upaya-upaya pemerintah daerah mendorong lahirnya Kepres untuk Task Force bagi bencana gempa di Sumbar ini." (fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dilantik, Kajati Sulut Dapat Banyak PR
Redaktur : Antoni