Sekber Koalisi Bukti SBY Masih Penakut

Sabtu, 15 Mei 2010 – 11:33 WIB
JAKARTA - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Parpol Koalisi semakin membuktikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok yang penakutMenurut Ikrar, SBY seharusnya sudah cukup berani dan percaya diri dengan meraih 60 persen suara pemilih pada Pilpres 2009 lalu.

"Kalau saya lihat, SBY secara psikologis memang penakut

BACA JUGA: Jenis Kelamin Sekber Dipertanyakan

Ada bukti, ketika dia terpilih jadi presiden dengan dukungan 60 persen suara, itu harusnya jadi dukungan yang kuat
Tetapi apa yang terjadi? Justru dibentuk koalisi bulat termasuk dengan menarik-tarik PDIP," ujar Ikrar saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Sekretariat Bersama Parpol Koalisi : Antara Harapan dan Kenyataan" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/5).

Menurutnya, SBY juga tidak akan pernah berhenti berusaha agar PDIP mau masuk ke koalisi

BACA JUGA: Telusuri Sumber Dana Rp1 Miliar

Namun karena karena PDIP tetap menolak, maka mau tidak mau SBY harus mengukuhkan koalisi
Caranya, dengan menjadikan Golkar sebagai pemimpin koalisi

BACA JUGA: Rapat Perdana, Singgung Pergantian Gubernur BI

"Jadi SBY mengembalikan beringin (Golkar) sebagai tempat bernaung bagi koalisi," ulas Ikrar.

Namun Ikrar juga menilai konsesi yang diberikan ke Golkar terutama Aburizal Bakri terlalu besar"Bagi SBY koalisi untuk mengamankan sampai 2014Tetapi konsesi politiknya terlalu besar, terutama ke Ical Bakrie," tegas Ikrar.

Seperti diketahui, dalam Sekgab Koalisi itu SBY duduk sebagai ketuaNamun untuk pelaksana ketua harian Sekgab, dipercayakan ke Aburizal Bakrie.

Sementara Ketua DPP Partai Demokrat, Djafar Hafsah, menegaskan bahwa SBY sebagai kepala pemerintahan ingin program pemerrntah bisa berjalan baikMenurutnya, Sekgab memang lembaga ad hocNamun demikian Djafar menegaskan bahwa tidak ada larangan membentuk Sekgab

"Rakyat kan capek juga kalau menteri sedikit-sedikit diboikotKasus Century saja bikin rakyat capekKan tidak ada larangan membentuk yang ad hoc seperti ini," tegasnya.(awa/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Strategi atau Hanya Permainan Politik ?


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler