JAKARTA - Pemeriksaan pejabat Pemkot Bekasi atas perkara dugaan suap menyuap di BPK Jawa Barat mulai menyentuh pucuk PNS. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Tjandra Utama EffendiSayang, pejabat yang masa pensiunnya sudah diperpanjang tiga kali itu memilih mangkir dari pemeriksaan.
Humas KPK Johan Budi mengungkapkan, kepada KPK Tjandra beralasan ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tak bisa memenuhi panggilan komisi antikorupsi
BACA JUGA: Sekda Lecehkan Dewan
’’Alasannya ada tugas lainDikatakan Johan, pihaknya memberi batas toleransi hingga tiga kali kepada pejabat yang mangkir dari pemeriksaan
BACA JUGA: Siapkan Layanan Satu Atap
’’Minggu depan kita panggil lagiSejauh ini, sambung pria berkacamata ini, sejatinya pemanggilan kepada Sekda Tjandra Utama untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap menyuap kepada BPK Jawa Barat yang diduga dilakukan dua tersangka HL dan HS
BACA JUGA: Dua Kader PKS Diduga Korupsi
Keduanya, Herry Supardjan (HS), kabid Aset dan Akutansi serta Herry Lukman Tohari (HL), kepala Inspektorat Kota Bekasi.’’Kami ingin minta keterangan yang bersangkutan (Tjandra, red) sebagai saksi guna melengkapi penelusuran KPK terkait kasus suap ke BPK Jawa Barat untuk laporan keuangan APBD 2009 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),’’ papar Johan lagi.
Di hari yang sama, Komisi A DPRD Kota Bekasi memanggil Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi dan sejumlah pejabat eselon IIDalam pertemuan yang digelar tertutup di gedung dewan, Sekda Tjandra tak hadir dengan alasan dipanggil KPK’’Sekda tidak datangAlasannya dipanggil KPK,’’ ujar Sekretaris Komisi A Aryanto Hendrata
Dalam pertemuan dengan politisi Kalimalang, itu hanya dihadiri Asda I bidang pemerintahan HGunung Hilman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dadang Hidayat, Kabag Bina Pemerintahan Aceng Solahudin dan masing-masing perwakilan dari Inspektorat, Satpol PP, dan DPPKAD.
“Pertemuan ini hanya memastikan eksekutif agar pelayanan publik tetap lancar, terlebih pasca penangkapak HS dan HL banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan Pemerintah Kota Bekasi yang sepi dari pejabat,” terang Aryanto usai melakukan pertemuan tertutup dengan wartawan.
Selain Sekda Tjandra Utama, dalam pemanggilan KPK Senin (5/7) kemarin, ada tujuh pejabat eselon II dan sekretaris dinas yang ikut dipanggil komisi antikorupsi untuk menelusuri kasus suap ini.
Mereka yang dipanggil kemarin, staf ahli wali kota bidang pembangunan Encu Hermana, asisten daerah (asda) II bidang pembangunan dan kemasyarakatan H Zaki Oetomo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Duddy Setiabudhi, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Endar Marjani, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anni Tariny, Sekretaris Dinas Sosial Setiono, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bekasi Cucu Much Syamsudin.
Ditanya terkait suap yang dilakukan oleh HS dan HL apakah ada intruksi dari wali kota Mochtar Mohamad" Johan menyatakan sejauh ini proses pemeriksaan saksi masih dikembangkan intensif dari beberapa pejabat Pemkot yang sudah dipanggil KPK.
’’Tidak menutup kemungkinan memang ada ke arah situNamun, tergantung dari hasil pemeriksaan terhadap saksi–saksiKita lihat saja nanti,” tandas JohanHingga saat ini, KPK baru menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap pejabat BPK Jawa Barat yang dilakukan pejabat Pemkot BekasiEmpat tersangka itu, Kepala Inspektorat Kota Bekasi Herry Lukman Tohari (HL), Kepala Bidang Aset dan Akutansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Herry Supardjan (HS), Kasub Auditoriat BPK Jawa Barat Suharto (S), dan Auditor BPK Jawa Barat III Enang Hermawan (EH)(dul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setiap Sudut Wajib Ada Pot
Redaktur : Tim Redaksi