jpnn.com, JAKARTA - Pemprov Sumsel bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan Regional Sumsel dan stakeholder terkait terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel SA Supriono mengatakan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di masyarakat diperlukan keterpaduan prospek atau lanskap ekonomi.
BACA JUGA: BRI Microfinance Outlook 2023: Inklusi Keuangan dan ESG Jadi Fokus untuk Ekonomi Indonesia
Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Sumsel itu pun mendorong seluruh stakeholder berfikir dampak jangka panjang.
"Lanskap ekonomi yang baik dan selaras di berbagai sektor bisa mendorong literasi dan inklusi keuangan ini bisa berjalan dengan baik dan literasi keuangan dapat mencapai 100 persen," kata Supriono, dalam Rapat Koordinasi TPAKD 17 Kabupaten dan Kota Semester I 2023 di Kantor OJK Regional 7 Wilayah Sumbagsel, Rabu (15/2).
Menurutnya, keterpaduan antar kabupaten dan kota harus memiliki tujuan yang sama sehingga perputaran keuangan berjalan baik dari berbagai sektor.
Dengan begitu, lanjutnya, jalannya industri keuangan berlangsung dengan cepat.
"Sebagai wakil pemerintah pusat, pemprov harus jadi motor penggerak bagi kabupaten dan kota agar upaya peningkatan akses keuangan daerah dapat berjalan dengan harapan. Sehingga nantinya tidak ada lagi lembaga keuangan yang mencari nasabah, tetapi nasabah yang mencari lembaga keuangan," terangnya.
Supriono berharap agar rapat koordinasi dengan berbagai stake holder tidak hanya menghasilkan program kerja per semester saja.
"Saya harap rakor ini dapat menghasilkan wujud kerja nyata literasi dan indek inklusi keuangan yang baik secara nasional. Kita harus upaya ini bisa dinikmati jangka panjang," tuturnya.
Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan selama tahun 2022 indeks literasi dan inklusi keuangan Sumsel meningkat dibandingkan angka pada survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau SNLIK tahun 2019.
Berdasarkan SNLIK 2022, indeks literasi keuangan Sumsel sebesar 52,73 persen dari sebelumnya 40,05 persen. Sementara untuk indeks inklusi keuangan sebesar 88,57 persen meningkat dari sebelumnya 85,08 persen.
"Hal itu berdampak pada menurunnya kesenjangan antara indeks literasi dan inklusi, dari 45,03 persen menjadi 35,84 persen," kata Untung.
Dia menyebut peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan itu dipacu juga pandemi Covid-19. Di mana pandemi mendorong terjadinya akselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan, sehingga memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif.
"Ini juga karena adanya kerjasama yang baik antara OJK, Pemprov Sumsel maupun Pemkab dan Pemkot serta stakeholder lainnya. Semoga kerjasama ini dapat terus meningkat sehingga akses keuangan masyarakat terus berjalan baik," pungkas Untung. (jpnn)
BACA JUGA: Gandeng WSBI, BTN Gelar Pertemuan ke 28, Bahas Digitalisasi dan Inklusi Keuangan Global
BACA JUGA: Upaya Adakami Mendukung Bulan Inklusi Keuangan 2022
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul