Sekjen DPR Indra: Perlu Terobosan untuk Mewujudkan Parlemen Modern

Rabu, 19 Agustus 2020 – 22:49 WIB
Sekjen DPR Indra Iskandar. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjalani sidang terbuka promosi doktoral bidang Ilmu Manajemen Bisnis, dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor atau SP IPB.

Sidang digelar di ruang rapat sekjen DPR, lantai 3, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8).

BACA JUGA: Parlemen Tak Bisa Diharapkan, KAMI Punya Kans Jadi Oposisi Andalan

Sidang promosi dipimpin langsung oleh Dekan Sekolah Bisnis IPB Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS, penguji luar yang juga guru besar ilmu administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM, dan Wakil Dekan SP IPB Bogor Dr. Ir. Nimmi Zulbainarni, SPi, MSi, perwakilan program studi Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MSc, promotor Prof. Dr. Ir. Mohamad Syamsul Ma'arif M.Eng., Dr. M. Joko Affandi S.U. dan Dr. Ir. Anggraini Sukmawati MM.

Promovendus memaparkan hasil disertasinya yang berjudul “Strategi Pengembangan Kapabilitas Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

BACA JUGA: Selamat Tinggal Kebebasan, Parlemen Turki Sahkan UU Media Sosial Pesanan Erdogan

Menurut Indra, organisasi dihadapkan pada lingkungan yang memiliki karakteristik VUCA, (Volatility atau (perubahan yang cepat, Uncertainty atau tidak menentu, Complexity atau sangat beragam dan Ambiguity, atau tidak jelas).

Indra menjelaskan perubahan yang cepat dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan.

BACA JUGA: Informasi dari Puteri Komarudin soal Peran Parlemen dalam Pengawasan Anggaran COVID-19

"Pada era seperti ini maka kita akan mengalami kelimpahan/abundance pada organisasi, SDM dan teknologi," kata Indra menambahkan.

Menurutnya, pada kondisi ini keberadaan Parlemen Modern sebagai resolusi DPR RI Tahun 2019 sudah menjadi kebutuhan DPR.

Sama halnya dengan parlemen di negara-negara lain, kata Indra, konsep Parlemen Modern sudah diperlukan untuk menjawab tantangan zaman yang makin maju, dan berbasis teknologi.

"Secara umum, parlemen di seluruh dunia juga menghadapi tantangan yang sama, akibat dampak globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap informasi," ungkap dia.

Penelitian ini menggunakan Soft System Methodology (SSM) serta Interpretive Structural Modeling (ISM) dan Analytical Hierarchy Process (AHP), sebagai Hard System Methodology (HSM).

Temuan penelitian ini adalah strategi baru dalam perumusan kebijakan, menggunakan pendekatan sistem berbasis organisasi masa depan yang berlandaskan kompetensi, kualitas, dan sikap kerja SDM sesuai dengan perkembangan TIK.

Terbentuknya sistem organisasi setjen yang modern yang didukung sumber daya manusia unggul, dan berbasis TIK (organisasi masa depan) serta didukung regulasi (pemerintah, internal/renstra/RITIK) dan komitmen semua pihak yang kuat.

Indikator kinerja dan kontrol sistem pendukung yang andal dan paripurna dalam mewujudkan parlemen modern, tidak hanya cukup dengan infrastruktur TIK, tetapi dibutuhkan integrasi penggunaan TIK anta unit serta kompetensi, kualitas dan sikap kerja SDM yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan TIK.

Setjen sebagai sistem pendukung utama DPR RI berada di bawah eksekutif dan pimpinan DPR RI sebagai lembaga politik, menjadi aktor kunci dalam mewujudkan Parlemen Modern, didukung dengan keleluasaan dalam hal regulasi sebagai kebutuhan agar andal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Parlemen Modern yang ditandai dengan keterbukaan, teknologi informasi dan representasi menjadi suatu keniscayaan dengan SDM yang unggul, berbasiskan teknologi informasi terkini sebagai sistem organisasi pendukung yang efektif, profesional, modern dan mandiri.

Kebaruan lainnya yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah secara teori ketika dimensi kapabilitas organisasi, sudah diterapkan dengan baik akan menimbulkan kekakuan pada organisasi, akan tetapi Setjen DPR yang menggunakan empat dimensi kapabilitas organisasi dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan kinerja tanpa menimbulkan kekakuan pada organisasi Setjen DPR.

Hal ini terjadi dikarenakan setjen DPR harus profesional, tidak memihak dan melayani DPR yang membutuhkan fleksibilitas.

Hasil rumusan kebijakan strategis atas pengembangan kapabilitas organisasi, SDM dan teknologi, dalam penelitian ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja setjen DPR sebagai sistem pendukung mewujudkan parlemen terbuka.

Selain itu juga untuk mendorong peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi, dan keterlibatan publik.

Termasuk melalui penggunaaan teknologi informasi demi terciptanya lembaga legislatif modern yang representatif, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel sehingga perumusan kebijakan dan kinerja anggota dewan dapat diakses dan menjawab kebutuhan publik.

Hasil penelitian ini juga secara pribadi sangat bermanfaat bagi promovendus yang juga selaku sekretaris jendral DPR yang dapat mengimplementasikan secara langsung.

Oleh karena itu, setjen DPR RI perlu melakukan terobosan untuk mewujudkan Parlemen Modern yang sudah dicanangkan beberapa waktu lalu.

Sidang terbuka dihadiri beberapa pimpinan DPR RI dan pimpinan alat kelengkapan dewan, rekan dan kerabat promovendus.

Meski ujian promosi terbuka ini agak berlangsung sedikit menegangkan, tetapi para penguji menilai promovendus sangat layak meraih gelar doktor, atas disertasi yang telah ditelitinya dengan meraih yudisium Sangat Memuaskan. (boy/jpnn)

 

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler