Sekjen DPR/MPR Hambat Kinerja DPD

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman mengakui, selama empat tahun keberadaan DPD di Senayan, selama itu pula hal-hal teknis terkait penggunaan sarana dan prasarana sering mengganggu kinerja pimpinan dan anggota DPD yang akan mengadakan rapat atau sidang dalam ruang yang dikelola Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR.

“Saya berkantor di Gedung Nusantara III yang dimiliki DPRKalau pukul 17.00 WIB saat pimpinan DPR sudah pulang, maka listriknya, termasuk di kantor saya, dimatikan

BACA JUGA: Syahril Tak Tahu Penggunaan Uang YPPI

Ini benar-benar mengganggu," kata Irman Gusman di DPD Senayan, Jakarta, Jumat (31/10).

Jika pimpinan atau anggota DPD harus terus bekerja atau  rapat setelah pukul 17.00 Wib, lanjutnya, maka pihak Setjen MPR atau DPR mengharuskan Setjen DPD membuat surat peminjaman ruangAgar hal-hal teknis ini ke depan tidak lagi menjadi kendala, Irman Gusman mengusulkan perlu membentuk Sekretariat Jenderal (Sesjend) Parlemen

BACA JUGA: DPD Merasa Di-Anak Tirikan

"Setjen (Sekretariat Jendral) Parlemen inilah yang membawahi Sesjen MPR, Sesjen DPR, dan Sesjen DPD," usul Wakil Ketua DPD Irman Gusman.

Irman menekankan pentingnya kemandirian setjen parlemenSetiap Sesjen MPR, DPR, dan DPD dibawahi seorang Sesjen Parlemen yang bidang tugasnya korenwasdal (koordinasi, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian)

BACA JUGA: Nigeria Minta Warganya Tak Dieksekusi

"Masing-masing tingkat Sesjen MPR, DPR, dan DPD tidak diturunkan menjadi deputi tetapi dipertahankan seperti sekarang yang dijabat eselon tingkat I" usulnya.

Selain Setjen MPR, Setjen DPR, dan Setjen DPD, perlu juga ditambah sebuah Badan Pengelola Sarana dan PrasaranaAset parlemen harus dikelola oleh office of parliament bernama Setjen Parlemen yang diidentikkan atau disejajarkan dengan Sekretariat Kabinet, jelasnya.

Setiap setjen mengelola unit-unit persidangan, keahlian, dan administrasi keanggotaan sementara badan mengelola unit-unit pelayanan sidang, unit pendukung perpustakaan, gymnasium, health center, dan menza.

Mengenai kesetjenan, Sekjen DPD Siti Nurbaya menambahkan, karakter birokrasinya harus membentuk identitas yang menjamin keakuratan, constitutional law, dan prosedurKarakter birokrasinya yang memiliki identitas merupakan perwujudan profesionalisme tanpa harus menjadi pembantu para pimpinan dan anggota DPR atau DPD“Karakter birokrasi tersebut di atas menjadi penting dalam rangka membangun inovasi dan inisiatif,” jelasnya(Fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Cilacap Superketat, Jelang Eksekusi Amrozi Cs