jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali kembali mengingatkan aparatur sipil negara lingkungan Kemenag menjaga netralitas dalam menyongsong tahun politik.
Nizar tidak ingin ASN tak netral.
BACA JUGA: Kontrak Kerja Ribuan Honorer atau Non-ASN di Daerah Ini Hanya Sampai 31 Oktober 2023, Waduh
"ASN harus menjaga netralitasnya," kata Nizar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (27/2).
Dia pun menjelaskan bahwa Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama pada awal Februari 2023 di Surabaya, Jawa Timur, telah mencanangkan 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.
BACA JUGA: Webinar Ditjen Polpum Kemendagri: Ini Jumlah ASN Langgar Netralitas, Mengkhawatirkan!
Oleh karena itu, kata Nizar, seluruh ASN Kemenag harus fokus dalam upaya menguatkan kerukunan, bukan justru terjebak dalam politik, terlebih politik identitas.
"Netralitas menjadi penting. Saya tidak ingin ASN tidak netral. Di era digital ini, kita tidak bisa sembunyi," ungkap Nizar.
BACA JUGA: 1.605 ASN Terbukti Melanggar Netralitas
Dia menambahkan berdasar pengalaman pada tahun politik sebelumnya, pascatahapan kampanye banyak pengaduan masyarakat yang masuk.
Kemenag akan mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara jika ada pengaduan masyarakat yang masuk tidak diproses dari aspek disiplin pegawai.
"Salah satu pasalnya adalah pasal netralitas ASN. Ini pasalnya jelas. Ini perlu dipahami. Saya ingatkan netralitas ASN di era krusial, tahun politik, sangat penting," kata dia.
Nizar menyarankan ASN agar mengundurkan diri jika ingin aktif di dunia politik.
Caranya, bisa mengurus proses pensiun dini, utamanya bagi mereka yang sudah menjelang masuk masa pensiun.
"Kalau sudah pensiun, sudah tidak terikat aturan ASN," ungkap Nizar Ali.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing.
Hal ini dilakukan berkaitan situasi politik yang diindikasikan akan makin memanas pada 2023.
Yaqut mengingatkan ASN Kemenag bahwa agama seringkali dijadikan sebagai instrumen dalam kontestasi politik.
Hal seperti ini harus diantisipasi dini, dan jangan dibiarkan agar tidak menjadi benih konflik dan memecah belah keamanan bangsa.
"Saya mengingatkan kembali, 2023 sudah menjadi tahun yang diindikasikan tahun politik yang penuh kerawanan, terutama penggunaan agama sebagai instrumen politik. Oleh karena itu, saya perintahkan untuk semua agar mengantisipasinya," kata Yaqut Cholil Qoumas. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi