jpnn.com - Ulah militer Myanmar terhadap warga sipil dalam beberapa pekan ke belakang memicu reaksi keras dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres.
Suhu politik di Myanmar sontak mencekam usai kudeta atas pemerintahan resmi sipil oleh kelompok militer, pada 1 Februari lalu.
BACA JUGA: Dukung Antikudeta Militer, Aktor Terkenal Digelandang Polisi, Myanmar Masih Mencekam
Unjuk rasa antikudeta pun bermunculan di beberapa wilayah. Penindasan dan penangkapan terhadap ratusan warga sipil tak terelakkan.
Antonio Guterres pun mendesak militer Myanmar untuk menghentikan penindasan dan membebaskan ratusan orang yang ditahan sejak kudeta awal Februari.
BACA JUGA: Kanada Bakal Ikut Mewajibkan Facebook Bayar Konten Berita
Kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Guterres menyampaikan, "Kami melihat melemahnya demokrasi, penggunaan kekuatan brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam semua manifestasinya. Pembatasan ruang sipil. Serangan terhadap masyarakat sipil."
"Pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa pertanggungjawaban, termasuk apa yang disebut pembersihan etnis populasi Rohingya," katanya.
BACA JUGA: Sedang di Dapur, Saidah Mendengar Teriakan Histeris dari Teras Rumah, Astagfirullah
"Daftar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar terus berlanjut," tegas Guterres.
"Hari ini, saya menyeru militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan."
"Hormati hak asasi manusia dan kemauan rakyat yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini," tegas Sekjen PBB. (reuters/ant/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inggris Bikin Hidup 3 Jenderal Myanmar Jadi Sengsara, Begini Caranya
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha