jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan sekolah jam 5 pagi bagi siswa SMA/SMK di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) membahayakan bagi anak.
Hal itu disampaikan Sekjen FSGI Heru Purnomo sebagai kritik atas kebijakan Gubernur NTT Viktor Laiskodat tersebut.
BACA JUGA: Siswa SMA/SMK di NTT Masuk Jam 5 Pagi, Komisi X DPR: Harus Dikaji Matang
Heru menyatakan FSGI meminta Pemprov NTT mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena sangat membahayakan tumbuh kembang anak.
"Sebaiknya dibatalkan karena tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak”, ujar Heru Purnomo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/2).
BACA JUGA: Aksi RM alias Baret Bikin Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif Meradang
Dari informasi yang dihimpun FSGI, kebijakan jam sekolah lebih pagi tersebut disepakati dalam pertemuan bersama yang dilakukan pada Kamis (23/2/2023) siang di aula Biru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT.
Konon, kebijakan itu diputuskan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain sekolah-sekolah berasrama seperti sekolah Katolik atau pesantren memulai aktivitas pada pukul 05.00 WITA yang diawali dengan ibadah bersama, dan senam pagi, baru mulai kegiatan belajar mengajar.
BACA JUGA: Fakta Ini Menyulitkan TNI-Polri Membebaskan Pilot Susi Air dari KKB
Kedua, aktivitas jual beli di pasar-pasar tradisional di Kota Kupang biasa dilakukan sejak pukul 03.00 WITA, sehingga kebijakan masuk sekolah 05.00 WITA dipandang lumrah yang lama kelamaan menjadi kebiasaan yang dapat diterima masyarakat.
Ketiga, kajian geografis menyebut bahwa perputaran bumi saat ini begitu cepat dan matahari sudah terbit pada pukul 05.00 WITA.
Heru menyebut pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak berperspektif anak, seperti sekolah reguler disamakan dengan sekolah berasrama. "Anak-anak disamakan dengan penjual di pasar yang sudah jualan pukul tiga pagi," lanjutnya.
Sementara itu, Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengungkap fakta dari hasil jajak pendapat sejumlah guru dan orang tua terkait kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di NTT.
"Ternyata banyak orang tua yang tidak setuju dengan kebijakan ini, responsnya beragam mulai dari faktor keamanan anak saat menuju sekolah, transportasi yang sulit pada pagi hari, dan kesiapan orang tua di rumah seperti menyediakan sarapan, dan berbagai pertimbangan kesehatan anak," tutur Bu Retno.
FSGI juga mendapat informasi bahwa ternyata kebijakan yang diputuskan Gubernur NTT Viktor Laiskodat itu belum dibicarakan, apalagi disosialisasi kepada para pendidik sebelumnya, tetapi hanya melibatkan kepala sekolah.
Infonya, kata Retno, ide kebijakan itu muncul saat kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT pada Kamis, 23 Februari lalu dan langsung ditindaklanjuti kepala dinas tanpa sosialisasi, apalagi mendengarkan aspirasi dari guru-guru maupun peserta didik serta orang tua.
Retno menyebut para kepala sekolah tentu tidak akan berani membantah kebijakan Pemprov yang diputuskan oleh gubernur tersebut.
"Sebenarnya banyak pendidik menolak kebijakan in. Artinya, kebijakan ini dibuat tanpa kajian," ujar Bu Retno.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam