jpnn.com - TANJUNG SELOR – Konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kantor Diklat Kabupaten Bulungan sepi peserta. Padahal, agenda itu seharusnya dihadiri Kepala Biro dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Melihat beberapa kursi yang masih kosong, Sekretaris Provinsi Kaltara H.Badrun geram bahkan sempat naik pitam. "Ini mana semua kepala biro dan kepala dinas.” ujar Badrun, Selasa (20/4) kemarin.
BACA JUGA: Terlalu!!! Jual Miras di Dekat Masjid Agung
“RKPD ini harus sinkron dan seluruh setiap SKPD harus paham RKPD kita ini, baik yang di Biro maupun SKPD. Jadi semua ikut mendengar dan paham," tegasnya dengan nada semakin meninggi.
Melihat hanya dua per tiga kursi yang terisi, Badrun semakin meninggikan suaranya. "Saya minta pejabat eselon II yang belum hadir mohon segera dihubungi," pintanya.
BACA JUGA: Wow...Penghasilan Si Muncikari Ternyata Segini Lho
"Jangan sampai RPJMD kita kena penalti karena enam bulan belum selesai," ucapnya dari atas podium.
Selain menyinggung kehadiran sejumlah pejabat eselon II yang tidak maksimal dalam konsultasi publik RKPD 2017 provinsi Kaltara, Badrun juga mengungkit persoalan pelaporan data yang dinilainya belum maksimal. (ans/keg/jos/jpnn)
BACA JUGA: Yaah.. Penyaluran Gas Tertunda Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPRD Bali Kecele Banget Gak jadi ke Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi