jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/7).
Keduanya membicarakan mengenai kapasitas lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan wilayah DKI yang sudah kelebihan kapasitas.
BACA JUGA: Ini Pesan Menteri Yasonna untuk 79 Pejabat Tinggi Pratama Kemenkumham
Sri mengatakan, pihaknya menindaklanjuti pinjam pakai lahan di Ciangir, Kabupaten Tangerang. Dari 2006, Pemerintah Provinsi DKI mempunyai lahan Ciangir.
"Kami mengajukan kalau boleh dipergunakan oleh kami, karena Rutan Salemba sudah padat dan pada akhirnya tidak bisa untuk pembinaan warga binaan," kata Sri di Balai Kota.
BACA JUGA: Kemenkumham Dorong Paralegal Tingkatkan Peran untuk Bantu Warga Miskin
Dia menyatakan, Rutan Salemba sudah over kapasitas. Jumlah tahanan sekarang sudah lima ribu lebih, padahal kapasitasnya sekitar dua ribu.
Karena itu, pelayanan dan pembinaan tidak bisa dilakukan dengan baik. Bahkan, Sri menambahkan, bisa saja ada penyimpangan dan pelanggaran HAM.
BACA JUGA: Indonesia Dipercaya Pimpin AWGIPC
Setelah pembangunan di Ciangir selesai, Sri menjelaskan, narapidana yang selama ini tidak produktif bakal ditempatkan di sana.
Narapidana yang dipindahkan dilatih terlebih dahulu, sehingga bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Setelah dipindahkan, mereka bekerja di lahan pertanian dan peternakan.
"Dalam prinsip permasyarakatan ada konsep asimilasi. Kami tempatkan di sana setelah assesment. Di sana, dia disuruh kerja, enggak boleh nganggur. Mereka harus berikan kontribusi pada negara," tuturnya.
Jika diizinkan oleh Pemprov DKI, Sri mengatakan, lapas tersebut akan dibangun oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Setelah Pemprov DKI izinkan untuk dipinjam pakai, kami akan bangun. Kami bangun lapas bukan dengan bangunan seram. Istilahnya lapas terbuka, open camp," ucapnya.
Sementara, Djarot mengatakan, lahan di Ciangir hampir seluas 100 hektare. Dari jumlah itu, sebanyak 30 hektare akan dimanfaatkan untuk lapas.
"Pemindahan dilakukan secara bertahap," ungkap Djarot. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkumham Bina 10 Kelurahan Sadar Hukum di Bogor
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar