jpnn.com - JAKARTA – Kementerian BUMN akan menggelar rapat dengar pendapat dengan DPR terkait pembentukan holding BUMN.
"Nanti akan ada komunikasi (dengan DPR) karena akan ada pemberitahuan. Dengan argumen ini yang akan kita sampaikan," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, Senin (26/9).
BACA JUGA: Dukung Riset Pangan, Pupuk Indonesia Kucurkan Rp 30 Miliar
Rini mengatakan, dalam pembentukan holding BUMN, pemerintah harus memiliki saham seri A.
Hal tersebut bertujuan pemerintah memiliki kekuasaan dalam pengelolaan BUMN itu sendiri.
BACA JUGA: Target E-Commerce Indonesia, Transaksi USD 130 Miliar
Seperti diketahui, rencana holding BUMN juga dalam rangka pembentukan super holding BUMN. "Intinya, saham Seri A harus selalu ada," kata Rini.
Sementara itu, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menambahkan, pihaknya mengklaim pembahasan terkait dengan pembentukan holding BUMN telah matang.
BACA JUGA: Mantap! Tax Amnesty Bikin Rupiah Perkasa
Salah satu yang paling siap adalah pembentukan holding BUMN di sektor migas.
"Semua sudah siap, kita tinggal konsultasi dengan DPR lah, nanti diatur," kata Aloy.
Pembahasan holding BUMN dengan parlemen, menurut dia, bisa dilakukan pada Oktober mendatang.
"Bisa (di bulan Oktober) skemanya sama seperti yang itu (untuk holding migas), PGN (masuk) ke Pertamina, lalu Pertagas (PT Pertamina Gas) diambil PGN," ungkap dia. (lum/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jenderal yang Tidak Ikut Program Ini Akan Malu Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi