jpnn.com, SOLO - Upaya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) di Solo tidak main-main.
Selain melibatkan TNI, Gibran bahkan rela keluar uang pribadi untuk membereskan masalah RTLH yang membuat Pemkot Surakarta kewalahan.
BACA JUGA: Gibran Kewalahan Mengurus Masalah Ini, Lalu Melibatkan TNI
Penggunaan uang pribadi oleh Gibran itu diungkapkan Camat Banjarsari Benny Supartono.
Dia menyebut biaya renovasi rumah tak layak huni di Kecamatan Banjarsari tidak hanya bersumber dari APBD Kota Surakarta, tetapi juga dari TNI, dan uang pribadi Wali Kota Gibran.
BACA JUGA: Mobil Arteria Dahlan Menunggak Pajak, Bapenda DKI Bergerak
"Sebagian rumah dari warga yang ambruk dan jatuh itu dibantu uang pribadi Wali Kota," ucap Benny diberitakan jateng.jpnn.com, Sabtu (22/1).
Menurut Benny, Gibran langsung memberikan uang tersebut kepada dirinya untuk kemudian dikelola untuk renovasi RTLH di wilayah Kecamatan Banjarsari.
BACA JUGA: Kombes Riko Sunarko Dicopot Irjen Panja Bukan karena Disuap Bandar Narkoba, Ternyata
"Kemarin kejadiannya ada di Nusukan. Kami dibantu dari beliau (Wali Kota) langsung," ucapnya.
Walakin, Benny tidak memerinci berapa banyak yang pribadi yang digelontorkan Gibran untuk renovasi RTLH.
Dia hanya menyebut jumlah renovasi RTLH di wilayahnya selama tahun 2021 mendekati angka 50 rumahdan yang belum tersentuh ada ratusan.
"Banyak sebenarnya rumah yang berhak mendapat bantuan renovasi," kata dia.
Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming mengakui anggaran yang disediakan Pemkot tidak mencukupi untuk merenovasi seluruh bangunan RTLH di Solo.
"Kuota di Pemkot sedikit dan ini mengantre terus. Makanya ini harus cari solusi lain," ujar Gibran.
BACA JUGA: Reaksi Anak Buah Prabowo ketika Ahok Diisukan Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara
Anak Presiden Jokowi itu juga mengatakan keberadaan rumah tak layak huni di Solo merata di 5 kecamatan.
Dirinya mengharapkan adanya kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya maupun swasta, karena kuota renovasi RTLH yang disediakan Pemkot terbatas.
"Kalau menunggu kuota per tahun, tidak akan habis-habis," jelasnya. (mcr21/fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam