jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Hasna mengungkapkan bagaimana kegundahan hati rekan-rekannya.
Pasalnya, dari 193.954 guru lulus PG seleksi PPPK 2021 tidak semuanya aman.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2022, Guru Swasta: Kondisi Kami Tidak Aman
"Ini banyak yang enggak aman karena formasinya terbatas. Kalau Palembang, Kabupaten Bogor, Kebumen aman guru lulus PG-nya," kata Hasna kepada JPNN.com, Selasa (20/9).
Kekhawatiran guru lulus PG bertambah karena pemerintah membuka peluang besar bagi guru-guru honorer yang belum ikut tes untuk diangkat PPPK tanpa tes. Bisa saja, kata Hasna, formasi yang dibuka malah diisi oleh guru-guru tersebut.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2022, Prioritaskan Dulu 193.954 Guru Lulus PG, Jangan Tergeser Lagi
Akibatnya, guru lulus PG yang seharusnya diangkat seluruhnya tahun ini malah tersingkir. Itu sebabnya dia mengajukan permintaan khusus kepada pemerintah.
Dia meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memprioritaskan 193.954 guru lulus PG dalam seleksi PPPK 2022.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas: Seleksi PPPK 2022 Harus DipercepatÂ
Permintaan tersebut lantaran Kemendikbudristek akan mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Dinas Pendidikan untuk membahas perekrutan guru honorer K2 (prioritas 2) dan non-K2 yang bekerja di sekolah negeri minimal 3 tahun (prioritas 3). Mereka belum pernah ikut tes dan tidak lulus PG PPPK 2021.
"Ini mau ada rakor lagi khusus prioritas 2 dan 3 untuk selesai PPPK 2022. Mereka diangkat tanpa tes dan hanya observasi," kata Hasna.
Kondisi tersebut merisaukan para guru lulus PG. Hasna dan kawan-kawannya khawatir kekacauan seleksi PPPK 2021 terulang lagi.
Hasna menegaskan seleksi tanpa tes bagi prioritas 2 dan 3 memang salah satu upaya pemerintah menyelesaikan masalah honorer.
Namun, pengangkatan PPPK secara bertahap. Hasna mencontohkan, prioritas 1 didahulukan dulu honorer K2.
Setelah itu guru honorer negeri non-K2, lulusan pendidikan profesi guru (PPG), dan guru swasta.
Setelah prioritas 1 tuntas, baru angkat P2 (honorer K2). Kalau masih ada formasi ke prioritas 3 (guru honorer negeri yang sudah 3 tahun di Dapodik)
"Jadi, diangkat secara bertahap sesuai pemaparan Kemendikbudristek dan KemenPAN-RB," ujarnya.
Sekarang ada pendataan non-ASN dengan syarat minimal terdata Dapodik minimal 31 Desember 2021, otomatis yang sudah masuk dapodik tuh untuk honorer baru 1 tahun.
Jika semua perekrutan guru honorer sudah selesai, Hasna mengatakan pemerintah bisa melanjutkan pelamar umum.
"Saya setuju dengan Mas Nadiem bahwa perekrutan guru mendatang harus sudah mempunyai serdik jadi lebih baik dan terarah," terangnya
Dia juga sangat berharap perekrutan guru lebih selektif lagi agar anak didik lebih nyaman, aman diajar oleh guru-guru berkompeten dan profesional.
Hasna mengungkapkan pengurus pusat forum GLPGPPPK akan menghadiri rapat dengan Komisi X DPR RI pada 26 September 2022.
Rapat ini bertujuan untuk mengawal pengangkatan dan perekrutan ini tetap adil tidak merugikan perioritas pertama yang sudah maksimal berjuang dan berharap banyak dengan pengangkatan tersebut. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad