jpnn.com, JAKARTA - Pembukaan seleksi PPPK 2022 tetap hangat dibicarakan honorer, terutama guru lulus passing grade (PG). Mereka sangat antusias lantaran untuk guru lulus PG tidak perlu melalui tahap tes lagi.
"Kalau informasi Kemendikbudristek, guru lulus PG tinggal penempatan dan pemberkasan saja, makanya kami enggak sabar lagi," kata Pengurus Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Hasna kepada JPNN.com, Selasa (18/10).
BACA JUGA: Guru Honorer Lulus PG Minta Gubernur Bengkulu Keluarkan SK PPPK
Sayangnya kata Hasna, hingga hari ini tanda-tanda sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN) dibuka masih belum jelas. Mereka menyesalkan sikap pemerintah yang mengulur-ulur waktu rekrutmen.
"SSCASN kan urusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ya. Kalau tanya Kemendikbudristek pasti diarahkan ke BKN, makanya kami bingung ini tersumbatnya di mana kok lama sekali dibuka pendaftarannya," ucap Hasna.
BACA JUGA: Pendataan Non-ASN Bukan untuk Pengangkatan PPPK dan PNS, Honorer Sabar Dahulu
Merespons hal tersebut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengungkapkan ada sejumlah masalah yang membuat SSCASN dibuka. Sebenarnya, infrastuktur SSCASN sudah siap, tetapi datanya dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum masuk semuanya ke BKN.
Untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), API service untuk pendaftaran sampai sekarang belum disiapkan juga, karena skenarionya masih bergerak-gerak terus.
BACA JUGA: PPPK 2022: Pemkab Sanghie Sudah Mempersiapkan Tim Seleksi Penerimaan
"Jadi, Kemenkes API servicenya sudah selesai, tetapi datanya belum selesai. Sebaliknya Kemendibudristek datanya sudah, API servicenya belum," terang Deputi Suharmen yang dihubungi JPNN.com secara terpisah.
Dia menegaskan BKN tidak mau membuka SSCASN apabila semua urusan teknis maupun administrasi belum clear. Itu berkaca pada seleksi PPPK 2021 banyak terjadi kekacauan, sehingga jangan sampai terulang lagi tahun ini.
"Saya tidak ingin kesalahan data terulang lagi seperti seleksi PPPK 2021, yang berpotensi peserta salah kamar dan tidak mendapat afirmasi," tegasnya.
BKN, tambah Deputi Suharmen, posisinya dilematis. Di satu sisi BKN harus mempercepat tugasnya agar seleksi PPPK 2022 bisa sesuai time table yang ditentukan, yaitu sekitar pekan ketiga November. Di lain pihak, ada hambatan-hambatan eksternal, sehingga BKN terpaksa harus menunggu lagi, padahal waktunya sudah makin sempit.
"SSCASN memang ranah BKN, tetapi tergantung dari Kemenkes dan Kemendikbudristek juga," cetusnya.
Dia menggambarkan bila SSCASN dibuka, guru honorer mendaftar, tetapi kemudian datanya tidak terbaca, pasti akan mengundang protes. Padahal, datanya itu ada di Dapodik.
"Akses ke datanya (Dapodik) saja sampai sekarang belum disiapkan oleh Kemendikbudristek," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad