Selektif Menunjuk PNS Menjadi Bendahara

Target Serapan Anggaran Akhir Tahun 90 Persen

Rabu, 14 Desember 2011 – 07:25 WIB

JAKARTA - Beberapa waktu lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan pernyataan menggegerkan tentang temuan rekening gendut sejumlah PNS mudaSebagai antispasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih selektif dalam menunjuk PNS yang bakal duduk sebagai bendahara struktural, atau bendahara proyek.

Sekjen Kemendikbud Ainun Naim di Jakarta menuturkan, pihaknya memberlakukan seleksi ketat untuk menunjuk bendahara

BACA JUGA: Gaji TKI PRT di Saudi Melambung

Upaya ini dilakukan diantaranya untuk menghidari penyalahgunaan wewenang untuk menumpuk harta kekayaan dari anggaran proyek
Ainun menjelaskan, diantara kriteria yang harus dimiliki oleh PNS sebelum ditunjuk menjadi bendahara adalah ketaatan menjalankan aturan.

Ainun mengatakan, secara keseluruhan Kemendikbud tidak termasuk dari temuan PPATK tadi

BACA JUGA: Parade Nusantara Mengaku Dukung SBY Sejak Pilpres 2004

"Insyallah di kami tidak ada," tandasnya
Ainun menyebutkan, Kemendikbud tahun ini benar-benar ketat untuk mengatur tata kelola anggaran pendidikan

BACA JUGA: Penangkapan Nunun Bukan Operasi Interpol

Baik itu yang disalurkan ke siswa, maupun anggaran untuk belanja proyek pembangunan infrastruktur sekolah.

Bagi Ainun, anggaran yang di kelola Kemendikbud langsung tidak terlalu besarSecara keseluruhan, dia membenarkan jika memang anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 286 triliunTapi, Ainun menyatakan duit yang benar-benar masuk ke Kemendikbud sekitar Rp 64 triliunSisanya disalurkan langsung ke daerah, juga ada yang dikelola kementerian lain yang menjalankan fungsi pendidikan.

Ainun mengatakan, pihaknya memang sudah mendengar jika diantara oknum PNS dengan rekening gendut yang disebut PPATK memiliki posisi sebagai bendahara proyekJika kasus serupa ditemukan di Kemendikbud, Ainun mengatakan target mengejar hasil audit BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) tahu depan bisa buyar"Kita sampai sekarang masih komitmen untuk meraih opini BPK WTP," katanyaTarget ini untuk memperbaiki opini BPK disclaimer tahun ini.

Di penghujung tahun ini, Ainun memasang target serapan anggaran di Kemendikbud mencapai 90 %Dia mengatakan, akhir bulan lalu rekapitulasi serapan anggaran di Kemendikbud masih sekitar 80 %Ainun menyangkan jika di Kemendikbud juga ada perilaku ugal-ugalan mengeluarkan anggaran untuk mengejar target serapan tadi

Dia mengakui, pada bulan-bulan akhir seperti sekarang ini memang pengeluaran anggaran proyek cukup tinggiTetapi, kata Ainun, bukan berarti Kemendikbud membuka proyek-proyek baru untuk optimalisasi serapan anggaranSebaliknya, tingginya pengeluaran biaya proyek dia penghujung tahun terjadi karena rata-rata pemenang tender meminta pembayaran dilakukan di akhir tahun"Jadi tidak benar jika kami juga mengebut proyek di akhir tahun untuk meningkatkan serapan anggaran," pungkasnya(wan)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Polisi Stres, Perlu Psikotes Berkala


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler