jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida menyatakan harga kebutuhan dasar untuk pembangunan infrastruktur di Papua melonjak sangat tinggi. Dia mengaku mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dari pejabat di Pemprov Papua.
"Harga per sak Semen sudah menembus angka Rp 4 jutaan untuk di kampung-kampung, sementara di wilayah perkotaan mencapai sekitar Rp 2 juta per-sak. Kondisi harga seperti itu tentu akan jadi beban tersendiri dari APBN dan APBD karena akan sangat menyulitkan untuk melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua itu," kata La Ode Ida, Senin (17/11).
BACA JUGA: Nelayan Sorong Tolak Rencana Menteri Susi
Apalagi kalau nanti harga BBM sudah naik. Menurut Ida, daerah-daerah yang jauh dari sumber bahan baku pembangunan infrastruktur akan semakin sulit mengejar ketertinggalan dari wilayah barat Indonesia.
Dengan kondisi itu, lanjutnya, negara ini pada akhirnya akan tetap mempertontonan kesenjangan antara daerah di wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia, yang bukan mustahil pada suatu saat akan jadi bagian dari sumber kekecewaan warga bangsa dari daerah-daerah yang tertinggal itu.
BACA JUGA: Kenaikan BBM Masih Wacana, Harga Cabai Sudah Naik
"Padahal, di balik ketertinggalan itu sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk masa depan Indonesia," ungkap mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Oleh karena itu dia mendesak sudah saatnya pemerintah melakukan kebijakan harga khusus untuk Papua, berupa subsidi harga yang harus dijamin oleh pemerintah.
BACA JUGA: Benahi Sektor Migas, Rini Dengar Saran Faisal Basri
"Barangkali, konsep tol laut yang wujudnya akan menipiskan perbedaan harga barang antara sumber bahan baku (di pulau Jawa dan Sumatera) dengan daerah-daerah yang jauh seperti Papua sudah harus diberlakukan." pintanya.
Selain itu lanjutnya, pemerintah harus mencari alternatif pola dan strategi pembangunan di Papua dan daerah terpencil lainnya dengan tidak semata-mata menerapkan paradigma modernisasi.
"Artinya pembangunan berwatak lokalistik perlu direnungkan. Tapi, lagi-lagi, konsekwensinya akan terus terjadi ketimpangan dan kesenjangan antar-wilayah. Dan inilah sebagai buah dari kebijakan pembangunan yang selama ini lebih fokus di wilayah barat Indonesia," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target Pajak Properti Meleset
Redaktur : Tim Redaksi